Federasi olahraga kompak minta kelonggaran karantina untuk atlet

Ada 12 negara di Kejuaraan Dunia ISSF, tetapi ada beberapa negara mengundurkan diri karena aturan karantina

Jakarta (ANTARA) - Federasi olahraga nasional secara kompak sepakat menyuarakan permintaan kepada pemerintah terkait kelonggaran masa karantina bagi para pelaku olahraga yang datang dari luar negeri.

PSSI (sepak bola), PP PELTI (tenis), PODSI (dayung), Perbakin (menembak), dan PABSI (angkat besi) menyampaikan keresahan mereka terkait kebijakan karantina dalam rapat bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari, serta perwakilan Kementerian Kesehatan, dan BNPB di Jakarta, Rabu.

Dalam rapat tersebut Plt Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan bahwa federasinya saat ini sedang dalam situasi sulit karena kebijakan masa karantina di Indonesia membuat sejumlah negara membatalkan rencana kedatangannya ke Tanah Air.

Baca juga: Menpora segera bawa usulan diskresi karantina kepada Presiden Jokowi

“PSSI dalam situasi tidak nyaman. Kami menghargai prokes yang ketat, tapi di sisi lain kami perlu menjaga keseimbangan federasi di mata negara lain,” ucap Yunus Nusi dalam siaran pers KOI, Rabu.

“Ada beberapa event sepak bola, seperti FIFA Match Day 24 dan 27 Januari di Bali melawan Bangladesh, tetapi mereka membatalkan kedatangannya karena prokes di negara kita. Itu tidak nyaman. Dalam kesempatan ini, seperti disampaikan Ketua KOI, ada beberapa hal di olahraga yang perlu diberikan diskresi. Kami harap bisa mendapatkannya untuk laga Timnas melawan Timor Leste,” jelas dia.

Begitu juga Perbakin dan Pelti yang akan mengadakan turnamen internasional dalam waktu dekat. Perbakin akan menjadi tuan rumah Kejuaraan Dunia ISSF Grand Prix Rifle/Pistol pada 8-18 Februari. Sementara Pelti menjadi penyelenggara saat Tim Davis Indonesia menjamu Venezuela pada Playoff World Group II Davis Cup, 4-5 Maret.

“Ada 12 negara di Kejuaraan Dunia ISSF, tetapi ada beberapa negara mengundurkan diri karena aturan karantina. Mereka ingin agar sistem bubble bisa diterima di Indonesia. Aturan e-visa juga berpotensi menghambat kedatangan kontingen karena harus ada pernyataan resmi tertulis dari pemerintah untuk keperluan karantina. Kami berharap, paparan dari KOI terkait diskresi karantina bisa dipenuhi,” ujar Sekjen Perbakin Hendry Oka.

Baca juga: KOI usulkan diskresi karantina untuk pelaku olahraga dari luar negeri

Keinginan serupa disampaikan Sekjen Pelti Lani Sardadi. Ia menyampaikan bahwa Federasi Tenis Internasional (ITF) meminta agar karantina tidak lebih dari 36 jam karena menyangkut kebugaran atlet.

“Kami tetap ingin menjadi tuan rumah, kalau dipindah ke negara netral, kita tetap menjadi penyelenggara. Saya rasa tidak efisien secara anggaran dana keuntungan status tuan rumah hilang. Semoga kami bisa mendapat solusi terbaik,” kata Lani.

KOI sebelumnya telah mengusulkan diskresi karantina kepada Menpora Zainudin Amali. Namun Zainudin belum bisa memberikan jawaban karena pihaknya harus membahas usulan tersebut dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

“Kami mengusulkan diskresi karantina pelaku olahraga… Ini diperlukan karena banyak multievent tahun ini…Tidak mungkin ketika kompetisi internasional, atlet, ofisial, dan panitia dari luar yang datang menjalani karantina panjang. Harus ada solusi, bisa memakai sistem bubble,” kata Okto, sapaan Raja Sapta.

Baca juga: Luhut minta jangan adu pejabat dan rakyat soal diskresi karantina