PPP Tak Khawatirkan PT 5 Persen

Jakarta (ANTARA News) - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak mempermasalahkan dan khawatir angka parliementary threshold (PT) atau ambang batas keterwakilan partai di parlemen sebesar 5 persen.

Hal itu dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy atau Romi di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu.

"Kami tak kuatir kalau PT sebesar 5 persen tapi idealnya adalah 2,5 persen," kata Romi.

Ia menyatakan, dengan angka PT sebesar 2,5 persen saja, PPP bisa memiliki 38 kursi di DPR.

"Pemilu 2009 dengan angka 2,5 persen, jumlah kursi yang dihasilkan adalah 14 persen. Kalau 5 persen, artinya jumlah kursinya adalah 28 kursi. Berdasarkan hasil pemilu 2009, PPP memiliki 38 kursi, artinya masih ada sisa kursi 10. Jadi kami tak takut kalau PT sebesar 5 persen pada pemilu 2014 mendatang," kata Sekretaris Fraksi PPP itu.

Keyakinannya itu juga mengacu pada hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang selalu menghasilkan angka dibawah 3 persen.

"Tapi kenyataannya, pada Pemilu 2009 lalu, PPP mendapat perolehan suara sebesar 4,1 persen.

"Survei LSI selalu tak pernah lebih dari 3 persen. Bahkan sebelum pemilu 2009, PPP diprediksi tak lebih dari 3 persen," katanya.

Ia menyatakan, survei LSI itu adalah bias karena hanya dilakukan di kota-kota besar agar memudahkan untuk memberikan pertanyaan. Bias kota tersebut dikarenakan jumlah dana lembaga tersebut terbatas.

"Survei itu bias kota karena dana terbatas sehingga tidak menyentuh masyarakat di daerah-daerah. Pemilih PPP banyak di daerah. Dengan hasil survei LSI yang menyebutkan bahwa PPP tak pernah diatas 3 persen adalah kebalikannya. Buktinya PPP pada pemilu lalu meraih 4,1 persen. Kalau dikaitkan dengan PT, maka lebih dari 5 persen. Artinya, dengan 4,1 persen, maka 2014 PPP akan peroleh 8 persen," katanya.

Terkait draf RUU Pemilu yang saat ini masih terjadi dua opsi tentang angka PT yakni 3 persen dan 2,5 hingga 5 persen, Romi mengatakan, sebelum opsi tersebut dibawa ke Rapat Paripurna, Sekretariat Gabungan harus memutuskan angka 2,5-5 persen.

"Ya, harus diputuskan di Setgab angka tersebut sehingga tak perlu voting. Sebaiknya angka 3 persen menjadi pilihan bagi Setgab," ujarnya.(*)
(zul)