Bulgaria dan Kroasia Akui Dewan Pemberontak Libya

Sofia (ANTARA News/AFP) - Bulgaria dan Kroasia, Selasa, mengakui dewan pemberontak Libya sebagai wakil sah rakyat Libya, Kementerian Luar Negeri kedua negara itu mengatakan dalam pernyataan bersama.

"Era Gaddafi telah berakhir dan ia harus mundur dengan segera," kata pernyataan bersama yang dikeluarkan di Sofia itu, merujuk pada pemimpin Libya Muamar Gaddafi.

Kedua kementerian itu mengatakan mereka mengakui dewan pemberontak tersebut sebagai "wakil sah rakyat Libya" berdasarkan atas keinginan yang dinyatakan oleh rakyat Libya untuk diwakili oleh satu badan nasional yang mempersatukan.

"Dukungan kami berasal dari pengertian bahwa Dewan Peralihan Nasional mampu untuk memimpin proses pembangunan Libya yang demokratis dan bersatu, berdasarkan atas pemerintah yang berdasar hukum dan mengikuti standar internasional tertinggi bagi pembelaan hak asai manusia," mereka menambahkan.

Namun pernyataan tersebut secara diplomatis menghindari untuk mengakui pemberontak sebagai "satu-satunya wakil sah" di negara yang dicabik perang itu.

Menteri Luar Negeri Bulgaria Nikolay Mladenov telah tiba untuk kunjungan satu hari di kubu pertahanan pemberontak di Benghazi di Libya timur Kamis, kata kantornya.

Mladenov telah bertemu dengan pemimpin badan esksekutif dewan transisi itu, Mahmoud Jibril, dan wakil pemberontak lainnya, dengan pembicaraan yang juga menyentuh mengenai kasus lima perawat Bulgaria yang telah ditahan selama delapan tahun di sebuah penjara Libya karena diduga menyebarkan darah yang tercemar HIV di sebuah rumah sakit anak di Benghazi.

Para pekerja medis itu telah dibebaskan pada 2007 setelah Libya setuju untuk mengubah hukuman mati mereka menjadi hukuman penjara seumur hidup.

Beberapa wakil Dewan Transisi Libya mengatakan pada Mladenov bahwa "fakta baru akan keluar mengenai kasus itu, yang akan menunjukkan bahwa kasus itu merupakan tuduhan palsu oleh rezim Gaddafi", kata kantor pers Mladenov.

Bulgaria sejauh ini ragu-ragu untuk mengakui dewan pemberontak itu karena pemimpinnya, Mustafa Abdel-Jalil, adalah salah satu hakim pengadilan banding yang mengesahkan hukuman mati terhadap para perawat tersebut pada 2006.(*)

(Uu.S008/C003)