Jakarta (ANTARA News) - Pemanggilan para menteri dan lobi pemerintah yang dilakukan secara intensif dan marathon pada tiga hari ini potensial membuat beberapa fraksi melunak dalam rapat paripurna DPR yang membahas hak angket tentang impor beras. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekjen Forum Masyarakat Peduli Parlemen (FMPP), Sebastian Salang kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu. "Pemerintah tidak akan tinggal diam dalam tiga hari ini, lobi-lobi dan kontak dengan pimpinan parpol dan fraksi mungkin lebih intensif yang isinya membujuk mereka untuk menolak guliran hak angket itu," kata Sebastian Salang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru-baru ini memanggil 11 menteri yang berasal dari berbagai parpol dan minta mereka mendesak partainya masing -masing untuk mencegah penggunaan hak angket dan hak interpelasi oleh DPR terhadap pemerintah mengenai impor beras. Lobi-lobi tersebut menurut Sebastian akan berlanjut hingga rapat paripurna dimulai, termasuk dengan pimpinan-pimpinan parpol yang selama ini mendukung pemerintah namun belakangan mendukung hak angket impor beras yang dimotori PDIP. Menurut Sebastian, masalahnya bukan mengikuti keinginan pemerintah atau tidak, namun pilihan partai saat ini menyangkut keberpihakan kepada masyarakat. Fraksi-fraksi di DPR dihadapkan kepada pilihan jangka pendek atau jangka panjang. Konsekuensinya, menurut Sebastian, fraksi di DPR harus membayar mahal keputusannya. Kalau menolak hak angket berarti mereka setuju impor beras, sedangkan kalau mendukung hak angket maka mereka berarti menolak impor beras, yang berarti mereka membela petani. "Menurut saya, ini pertarungan yang sangat penting bagi DPR untuk menempatkan diri berpihak kepada rakyat (petani). Konsekuensinya fraksi harus membayar mahal keputusannya, karena dinilai langsung oleh masyarakat yang penuh harap kepada mereka (DPR)," katanya. Masalah ini memunculkan dinamika politik yang cukup strategis bagi DPR. Masyarakat terutama petani berharap kepada DPR akan memenangkan pertarungan itu (menggolkan hak angket) dan membatalkan impor beras sebanyak 110 ribu ton dari Vietnam itu. Langkah Presiden memanggil menteri yang disodorkan beberapa parpol seperti dari PKS, PAN dan PPP beberapa hari lalu, menurut Sebastian merupakan salah satu upaya Presiden untuk mengajak parpol yang cenderung mendukung hak angket untuk melakukan penolakan terhadap upaya penyelidikan impor beras itu. "Kalau pemanggilan itu diartikan pemerintah membungkam parpol, maka 'endingnya'(hasil akhirnya, red) ini akan dimenangkan oleh penguasa. Tapi harga yang harus dibayar parpol sangat mahal," kata Sebastian berulang-ulang. Apabila parpol yang mereka harapkan kemudian menolak hak angket pada Sidang Paripurna DPR pada Selasa (24/1) mendatang, masyarakat menilai "harga" parpol begitu murah. (*)

Copyright © ANTARA 2006