Menkumham tekankan pentingnya perkuat layanan pengamanan perbatasan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menekankan kepada jajaran terkait pentingnya memperkuat layanan publik mengenai pengamanan perbatasan negara.

"Pengamanan perbatasan harus diarahkan untuk menstimulasi pengembangan dan mempercepat pembangunan wilayah perbatasan," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut, katanya, dapat diwujudkan dengan menyelaraskan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah perbatasan seperti daerah lainnya.

Dari sisi keamanan perbatasan, ujar dia, Indonesia memiliki perbatasan darat yang panjang dengan Malaysia di bagian utara, Papua Nugini di timur, Timor Leste di selatan, dan perbatasan laut dengan negara-negara ASEAN dan Australia.

Kemenkumham, kata dia, berkontribusi menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui tugas dan fungsi keimigrasian.

Fokus pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham terkait lalu lintas orang antarnegara yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Hal itu, katanya, tentu saja melalui tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) serta pengawasan orang asing selama berada di wilayah Indonesia.

"Pengawasan pintu gerbang negara dan perbatasan menjadi penting karena bagian pencegahan masuknya COVID-19 dengan ragam varian yang terus berkembang," katanya.

Pengamanan dan pengawasan yang baik mencegah masuknya berbagai pengaruh negatif atau kejahatan yang dibawa oknum warga negara asing yang tidak bertanggung jawab, paparnya.

Yasonna berpesan agar seluruh jajaran Kemenkumham, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi agar terus membuka diri, memperluas wawasan, dan memperkuat jejaring antarinstansi sehingga penegakan hukum dapat berjalan sesuai target kinerja.

Adapun target kinerja keimigrasian di antaranya implementasi "mobile" paspor, pembangunan "immigration control room", penerapan izin tinggal keimigrasian menggunakan stiker QR code, operasi pengamanan kegiatan GP Mandalika, KTT G20 Bali hingga tersedianya perangkat sistem di delapan pos lintas batas negara (PLBN).