Khartoum (ANTARA News) - Pemerintah Sudan dan bekas kelompok pemberontak Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM) cabang utara Selasa telah menandatangani perjanjian untuk memecahkan perbedaan mereka di negara bagian perbatasan Kardofan Selatan.
Pertempuran sengit telah berkobar di Kardofan Selatan sejak 5 Juni antara pasukan pemerintah dan milisi yang bersekutu dengan bekas militer pemberontak, SPLA.
"Masalah gencatan senjata akan dipecahkan besok (Rabu). Perjanjian ini merupakan pendahuluan untuk mengakhiri permusuhan ... saya harapkan perjanjian ditandatangani dengan kepercayaan yang baik," Malik Agar, yang memimpin SPLM utara dan salah satu penandatangan perjanjian itu, mengatakan pada AFP.
Kedua penandatangan lainnya adalah pembantu penting presiden Mafie Ali Nafie dan kepala juru runding Uni Afrika Thabo Mbeki.
Perjanjian kerangka kerja itu menjanjikan untuk meratakan jalan bagi pengaturan keamanan dan politik yang komprehensif di dua daerah di negara bagian Kardofan Selatan dan Blue Nile yang terletak di sisi utara perbatasan dengan Sudan selatan dan menampung masyarakat SPLM yang besar.
Pertempuran meletus menyusul pemilihan gubernur negara bagian itu yang disengketakan, yang mana calon SPLM mundur karena yang diduga kecurangan, dan setelah insistensi militer dalam melucuti senjata tentara utara yang bersekutu dengan SPLA, yang diperkirakan jumlahnya sekitar 40.000 di kedua negara bagian tersebut.
Perjanjian itu menetapkan bahwa "pelucutan senjata supaya dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disetujui dan tanpa mengambil jalan kekuatan".
Perjanjian itu juga menyatakan bahwa komisi politik gabungan akan dibentuk dengan segera, dan bahwa "masalah pemerintahan di Kardofan Selatan akan dibicarakan dan dipecahkan secara damai" oleh komisi gabungan itu, dalam 30 hari".
Konflik Kardofan Selatan, yang sejauh ini telah menelantarkan lebih dari 70.000 orang, menurut PBB, dan memperluas ketegangan antara utara dan selatan sebelum pemisahan, tidak menunjukkan pertanda mereda dalam beberapa hari belakangan".
Misi penjaga perdamaian PBB di Sudan (UNMIS) melaporkan serangan udara militer tanpa henti Senin.
"Ada peboman terdengar di Kadugli pagi imi, tidak jauh dari kompleks UNMIS," juru bicara misi Hua Jiang mengatakan pada wartawan.
"Dalam beberapa hari terakhir serangan terkonsentrasikan di kubu pertahanan pemberontak di Kauda dan Julud. Julud telah dibom kemarin."
Jiang juga mengatakan pembatasan gerakan yang pemerintah terapkan pada misi penjaga perdamaian PBB membuatnya sulit untuk menilai situasi kemanusiaan di wilayah itu. (*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011