Wamenkeu: Pensiun Dini Diberlakukan Berdasarkan Kinerja

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan kebijakan pensiun dini bagi pegawai negeri sipil (PNS) akan diberlakukan berdasarkan standar performa kinerja pegawai yang bersangkutan.

"Nanti ada KPI (key performance indikator), kalau seseorang tidak bisa perform maka tunjangan kinerja tidak dibayarkan. Tapi ini masih dalam review dengan Kementerian PAN. Ini akan menjadi pilihan solusi yang dipertimbangkan," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan standar performa kinerja pegawai nantinya akan dievaluasi dan apabila belum memenuhi syarat maka akan dilakukan pelatihan untuk meningkatkan kinerja pegawai tersebut.

"Tapi setelah ditraining ternyata memang tidak bisa naik, maka mesti dicek, salah tempat jangan-jangan, sehingga harus ditaruh di posisi lain yang lebih match. Kalau itu juga tidak bisa masuk, harus dilakukan sesuatu karena itu menjadi beban lembaga," ujarnya.

Anny mencontohkan yang terjadi pada lingkungan Kementerian Keuangan, dimana dalam suatu kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan yang sudah modern tidak diperlukan sumber daya manusia yang berlebih.

"Kan sekarang di Ditjen Perbendaharaan, ada kantor Perbendaharaan yang modern, itu kan sebetulnya tidak perlu banyak SDM, kalau sudah modern semuanya bisa online tidak terlalu banyak," ujarnya.

Ia menyarankan bagi pegawai yang ditawarkan untuk menjalani pensiun dini agar diberdayakan untuk membereskan laporan keuangan di daerah demi kepentingan reformasi birokrasi.

"Pilihannya kalau sekarang daerah-daerah lagi beresin laporan keuangan, bisa kita kirim kalau membutuhkan dan itu kita coba lakukan pemberdayaan ke daerah, tapi kalau memang ada yang tidak bisa diapa-apakan lagi kita bisa bicara dengan daerah, intinya Kemenkeu melakukan itu demi kepentingan reformasi birokrasi," ujar Anny.

Menurut Anny, kebijakan ini dilahirkan agar para PNS dapat memperbaiki diri untuk meningkatkan kinerja agar dapat meningkatkan produktivitas kerja dan saat ini kajian tersebut sedang dipikirkan secara matang bersama Kementerian PAN.

"Ini kan dalam konteks kita kan melakukan review, bikin kajian yang rapi dulu. Ini kan juga hajat hidup orang, ini kan harus membuat semangat orang-orang di lembaga memiliki semangat baru untuk memperbaiki diri, kalau dengan isu ini semua orang jadi lebih bersemangat, jadi lebih baik," ujarnya.(*)
(ANT)

28 Juli 2011

Saya pikir rencana ini bisa membawa perubahan bagi kemajuan bangsa, karena dapat menggerus pegawai negeri yang tidak produktif, hanya buat aturan yang benar2 baik dan mudah dilaksanakan. Jangan sampai seperti reformasi demokrasi, ada KPK, ada KPU, ada MK, tapi tetap saja ada bolongnya.

0 0 Balas LaporkanHapus
15 Juli 2011

saya sependapat dengan adanya ide pensiun dini bagi pns yang sudah tidak produktif, malahan saya kira ini harus lebih represif dan luas, tidak hanya pada rentang 50-55 tahun. Karena dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin cepat, sebagian besar pns-terutama angkatan lama- tidak mau berubah, atau tidak bisa berubah. Sehingga golongan-golonga tua itu perlu sesegeranya diregenerasi oleh tenaga muda yang melek teknologi informasi.

Yang kemudian tidak kalah pentingnya adalah perbaikan perturan tentang disiplin pns. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa jika sudah bisa jadi pns akan sulit dipecat, makanya bnyak orang rela membayar demi pns.

0 0 Balas LaporkanHapus
7 Juli 2011

MEMANG SANGAT PERLU PERAMPINGAN PNS NAMUN YG TERPENTING PEMERINTAH JANGAN JADI PELAKU, TERUTAMA DIKEMENTRIAN PENDIDIKAN SEMUA KEMENTRIAN PASTI ADA KEMENTRIAN PENDIDIKANNYA SEMUA SANGAT BERHAK MENJALANKAN PENDIDIKAN COBA SEBUT SAJA ...............KEMENTRIAN APASAJA PASTI BERHAK UNTUK MENGELOLA PENDIDIKAN SESEUAI UU NYA, TOLONG PEMERINTAH JADI REGULATOR SAJA TAK USAH TERLALU KUASA MENJALANKAN KEGIATAN WONG PERCAYAKAN PADA RAKYAT BIAR RAKYAT KECIL BISA MAKAN KASIHANILAH MEREKA................

0 0 Balas LaporkanHapus
4 Juli 2011

Syukur Alhamdulillah dengan adanya wacana pensiun dini PNS 1 tahun yang lalu saya cari2 persyaratan pensiun dini sekarang jadi wacana. PNS sungguh amat membeban rakyat menurut saya, maka saya pengin pensiun dini nggak di kasih pesangonpun saya bersedia. masa kerja saya sekarang 20 th umur 47 bagi yang sadar di karuniai otak cemerlang oleh Tuhanmu jangan lah mau menjadi PNS, jenuuuuh.

0 0 Balas LaporkanHapus
1. 4 Juli 2011
  
  saya sependapat sama mas sukidi, namun sayangnya usia pensiun dini batasnya 50-55th. kemungkinan yang terjadi justru pns yang berkualitas yang mau pensiun dini, sementara pns goblok2 tak akan mau, terbiasa nganggur saja dapat gaji. Coba kira2 berapa prosentase pns secara nasional yang benar berkualitas: 20% kah atau 30% kah. Sementara pns yang goblok2 tetap saja dominan. Dasar penyakit negeri......
  
  0 0 LaporkanHapus
1 Juli 2011

Setuju, karena PNS di Indonesia sekarang ini 60% lebih bukan pekerja fungsional, mereka hanya pekerja administrasi. Idealnya untuk PNS 20% non fungsional 80% fungsional. Sehingga PNS bisa memberi kontribusi positif. Untuk PNS non fungsional juga harus dilakukan uji kompetensi sehingga mempunyai kualitas yang sesuai dengan tugasnya.

0 0 Balas LaporkanHapus