Padang, (ANTARA News) - Fraksi PAN DPRD Sumbar mensiyalir penebangan liar masih terjadi di provinsi ini termasuk dalam hutan lindung seperti pada kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bung Hatta, Ladang Padi dalam wilayah Kota Padang dan Kabupaten Solok.Penebangan dalam kawasan Tahura Bung Hatta nampak di sebelum lokasi jembatan timbang oto (JTO) Lubuk Silasih yang kemudian dijadikan lahan penimbunan (stock pile) batu bara permanen, ujar Ketua F-PAN DPRD Sumbar, Taslim di Padang, Jumat.Ia menambahkan, lokasi tersebut kini nampak sedang digali alat-alat berat dan akan merusak kawasan hutan lindung Tahura Bung Hatta."Perlu dipertanyakan siapa yang mengizinkan lokasi tersebut dan siapa penggunanya," kata Taslim.Menurut dia, akan terjadi dampak negatif terhadap lingkungan jika terbukti ada penyelewengan dalam penggunaan lokasi tersebut.Karena itu pihak Bapedalda Sumbar diminta segera melakukan penindakan terhadap aktifitas yang merusak lingkungan ini."Bapedalda tidak perlu menunggu perintah gubernur untuk melakukan penindakan karena hal itu justru menambah panjang prosedur," katanya.Menanggapi keberadaan stock pile batu bara tersebut, Gubernur Sumbar, H Gamawan Fauzi mengatakan, sesuai UU dan PP penetapan suatu kawasan di lingkungan kehutanan merupakan kewenangan pemerintah pusat."Stock pile itu setelah berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Sumbar berada dalam hutan lindung," katanya.Menurut dia, Pemkab Solok menganggap lokasi tersebut berada di luar kawasan suaka alam Bukit Barisan I dan dengan dasar tersebut memberi izin lokasi kepada PT Intra Wahana Putra Nusantara untuk membangun stock pile.Sehubungan sinyalemen lokasi itu dalam hutan lindung, maka Pemprov Sumbar telah mengingatkan Pemkab Solok untuk meninjau kembali keberadaan stock pile batubara tersebut, kata Gamawan.(*)
Copyright © ANTARA 2006
