Rp823 Miliar untuk Membangun Gedung DPD

Di mana ada mark up? Mark up itu ketahuan jika sudah ditenderkan. Ini masih sementara dan detail plan-nya belum ada.

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Ode Ida menyatakan tidak akan ada "mark up" dan permainan anggaran dalam pembangunan gedung perwakilan DPD di 33 provinsi dengan nilai total Rp823 miliar.

La Ode Ida kepada pers di Senayan Jakarta, Selasa, mengemukakan luas bangunan gedung perwakilan DPD RI bukan 2.800 meter persegi, tetapi 2.626 meter persegi.

Sedangkan harga per meter perseginya Rp3,248 juta, untuk gedung setinggi empat lantai. Dia membantah pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie bahwa harga per meter bangunan itu Rp10 juta.

La Ode menjelaskan, total biaya Rp823 miliar itu berdasarkan kalkulasi dari Kemenetrian Pekerjaan Umum.

"Menurut Kementerian PU, anggaran yang digunakan untuk pembangunan di 33 provinsi sebesar Rp 823 miliar," kata La Ode.

Ia juga membantah adanya penggelembungan anggaran.

Tender pembangunan kantor baru DPD juga belum dimulai.

"Di mana ada mark up? Mark up itu ketahuan jika sudah ditenderkan. Ini masih sementara dan detail plan-nya belum ada," katanya.

DPR akan mengevaluasi alokasi anggaran untuk pembangunan kantor perwakilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di setiap provinsi.

"Kita akan evaluasi," kata Ketua DPR RI Marzuki Alie.

Marzuki mengemukakan, alokasi anggaran untuk pembangunan gedung DPD di setiap provinsi sangat besar.

DPR akan menilai kepantasannya mengingat pembangunan sarana harus disesuaikan dengan kinerja lembaga serta efektivitas pendukungnya.

Sebelumnya, Koordinator Fitra Uchok Sky Khadafi meminta DPR untuk mengkaji ulang anggaran yang telah disetujuinya untuk membangun Gedung Perwakilan DPD RI di daerah.

Nilai Rp30 miliar untuk setiap gedung yang dibangun di setiap provinsi sangat tidak masuk akal dari segi besarnya anggaran maupun fungsinya.

DPR RI telah merencanakan pembangunan gedung setinggi 36 lantai dengan biaya dia atas Rp1 triliun, namun ditunda hingga waktu yang belum ditentukan karena adanya tekanan publik melalui media massa. Setelah isu gedung baru DPR surut, kini muncul reaksi publik terkait rencana pembangunan gedung perwakilan DPD RI.