Ketua DPR minta Presiden segera kirim Surpres RUU TPKS

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Presiden Joko Widodo segera mengirimkan Surat Presiden (Surpres) terkait pembahasan lanjutan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

“Kami berharap Presiden bisa segera mengirimkan Supres dan daftar inventarisasi masalah (DIM). Kami menunggu pemerintah menunjuk kementerian yang akan membahas RUU TPKS bersama DPR,” kata Puan di Jakarta, Selasa.

Setelah Supres dikirimkan, kata Puan, DPR akan membahas alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU TPKS. Puan menyebut pembahasan soal itu akan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR.

“Apakah Komisi atau Badan Legislatif (Baleg) DPR yang diberi kewenangan untuk membahas RUU TPKS bersama pemerintah, nantinya akan diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR,” jelas Puan.

Puan berharap proses pembahasan RUU TPKS dilakukan dengan seksama. Ia memastikan DPR akan terbuka menerima aspirasi dari masyarakat dalam proses pembahasan RUU TPKS.

“DPR RI bersama pemerintah berkomitmen menuntaskan RUU TPKS dengan sebaik-baiknya. Kita harus memastikan korban kekerasan seksual menerima hak dan perlindungan dari negara,” kata Puan.

Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi RUU Inisiatif DPR.

"Apakah RUU usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dapat disetujui menjadi RUU Usulan DPR RI," tanya pimpinan rapat, Puan Maharani, yang dijawab "setuju" para anggora dewan.

Rapat paripurna juga mendengarkan pendapat dari sembilan perwakilan fraksi di DPR.

Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi menyatakan harapannya agar RUU TPKS segera disahkan. Presiden Jokowi mengaku sudah mencermati dengan seksama proses RUU TPKS sejak pembentukannya pada 2016 hingga saat ini masih berproses di DPR.

Bahkan, Presiden Jokowi menyatakan telah meminta kepada gugus tugas pemerintah yang menangani RUU TPKS untuk segera menyiapkan daftar inventarisasi masalah terhadap draf RUU yang sedang disiapkan DPR RI.