BKKBN: Dana BOKB 2021 belum digunakan dengan optimal

Kami akan setia untuk tetap membantu

Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjelaskan bahwa dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) tahun 2021 belum digunakan oleh beberapa provinsi dengan optimal.

“Di tengah masyarakat membutuhkan pelayanan, mestinya potret antar provinsi ini bisa menjadi bahan evaluasi kita melakukan perbaikan. Di mana kendala-kendala yang menyebabkan serapan atau pelaksanaan ini menjadi rendah,” kata Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto dalam Sosialisasi DAK Subbidang KB T.A 2022 yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa.

Tavip mengatakan pemakaian BOKB bila dilihat melalui gambaran realisasi anggaran dana alokasi khusus (DAK) fisik sub bidang KB per provinsi, secara nasional telah mencapai 74,53 persen berdasarkan data per 17 Januari 2021 dalam aplikasi Morena.

Meskipun capaian itu dapat dikatakan cukup tinggi, namun nyatanya sebanyak 25,47 persen atau sekitar Rp147,4 miliar dana anggaran tersebut belum digunakan dengan baik.

Akibatnya, terdapat tiga provinsi dengan realisasi DAK fisik terendah yakni Papua Barat 29,61 persen atau baru menyalurkan sebesar Rp4,1 miliar, Lampung 44,73 persen atau sebesar Rp6,96 miliar dan Sulawesi Barat 49,11 persen atau Rp4,3 miliar.

Baca juga: Kepala BKKBN: Gunakan maksimal dana BOKB untuk ciptakan SDM unggul

Baca juga: BKKBN: 1,2 juta kader mampu akomodasi pendataan keluarga Indonesia

“Bagi provinsi yang realisasinya masih rendah, tentu secara bersama-sama kita perlu saling konsultasi dan berkomunikasi. Kami akan setia untuk tetap membantu,” tegas Tavip.

Kemudian, realisasi cakupan pelaporan dan realisasi DAK non-fisik per provinsi sampai dengan triwulan keempat pada tahun 2021, dana BOKB secara nasional telah mencapai 68,95 persen per 17 Januari 2021.

Pada DAK non-fisik ini, Tavip menyebutkan dana yang belum terpakai ada sebanyak Rp617 miliar atau 31,05 persen. Sama dengan realisasi DAK fisik, terdapat pula tiga provinsi yang memiliki cakupan laporan BOKB terendah yakni Bali 46,93 persen atau Rp10 miliar, Sulawesi Barat 39,98 persen atau setara dengan Rp6,7 miliar dan Kepulauan Riau 37,86 persen atau Rp5,9 miliar.

Sedangkan secara nasional realisasi untuk DAK anggaran penugasan per provinsi hingga triwulan keempat tahun 2021, mencapai 80,45 persen. Masih menyisakan 19,55% yakni Rp19,6 miliar yang belum dimanfaatkan.

Dengan tiga provinsi yang cakupan laporan penugasannya menjadi yang terendah ialah Gorontalo yang baru merealisasikan sebesar 49,27 persen atau Rp604 juta, Papua Barat 42,66 persen atau sebanyak Rp1,8 miliar dan DKI Jakarta 15,05 persen atau sebesar Rp252 juta.

Melihat penyaluran dana belum berjalan dengan optimal, Tavip meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk dapat berdiskusi dan berkomunikasi dengan pihaknya agar dapat mengetahui penyebab dana-dana itu belum dimanfaatkan dengan baik.

Ia berharap, dengan bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh, dana yang diberikan negara dapat membantu Indonesia melalui peningkatan pelayanan program KB demi menciptakan generasi yang berkualitas unggul.

“Tentu nanti sambil berjalan, mari kita diskusikan karena tentu kebijakannya tidak bisa diserap semua. Kemudian antar pemerintah provinsi yang satu dengan yang lainnya akan berbeda. Hal ini yang juga menjadi penting,” ujar dia.

Baca juga: BKKBN distribusikan dana untuk vaksinasi dan stunting empat wilayah

Baca juga: Pemerintah tambah dana ke daerah percepat penurunan "stunting"