"Mekanisme itu berlaku belum lama ini untuk dialog nasional yang akan mengundang pemerintah, tokoh-tokoh intelektual dan politik pada pertemuan 10 Juli guna membahas pada khususnya amandemen Konstitusi, utamanya klausule 8," katanya.
Pencabutan klausule 8, yang menetapkan partai Baath yang berkuasa sebagai pemimpin negara dan masyarakat Suriah, adalah salah satu dari permintaan gerakan oposisi.
"Rancangan undang-undang mengenai sistem banyak partai, pers dan orang-orang yang memimpin parlemen dan pemilihan setempat juga akan berada dalam agenda," kata kantor berita SANA, seperti dilaporkan AFP..
Mereka mengatakan mekanisme untuk dialog nasional itu, yang dipimpin oleh Wakil Presiden Faruq al-Sharaa, dimaksudkan untuk "meletakkan prinsip-prinsip dialog" antara semua kelompok di Suriah sebelum kongres nasional.
Pada 20 Juni, Assad mengakui dalam sebuah pidato di televisi bahwa Suriah telah menerima "titik menentukan", tapi mengatakan dialog dapat menghasilkan konstitusi baru dan mengakhiri dominasi partai Baath yang berkuasa.
"Kita dapat mengatakan bahwa dialog nasional adalah slogan tahap mendatang," kata Assad. "Dialog nasional dapat menghasilkan amandemen konstitusi atau untuk (menghasilkan) konsitusi baru."
Pembaruan adalah "komitmen total untuk kepentingan negara," ia menambahkan dalam pidato ketiganya pada bangsa sejak demonstrasi dimulai pada pertengahan Maret lalu, dan telah menyebabkan lebih dari 1.000 demonstran tewas, menurut sejumlah aktivis dan kelompok hak asasi manusia.
Langkah Senin itu terjadi setelah lebih dari 100 pembangkang memperdengarkan seruan akan transisi damai ke demokrasi pada satu pertemuan umum di ibukota Damaskus, yang mereka katakan tidak pernah terjadi sebelumnya dalam lima dasawarsa pemerintahan tangan besi partai Baath. (S008/AK/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
