RUU BPJS dan Perangkap Neoliberal

Jakarta (ANTARA News) - Semakin lama semakin jelas ada agenda neoliberal dalam pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karena disinyalir sejak lama ada perebutan pengaruh antara World Bank, IMF, ADB dan lembaga keuangan global lainnya dengan ILO.

Lembaga keuangan global ini tentu melihat program jaminan sosial sebagai arena permainan mesin finansial, sedangkan ILO lebih menjalankan program proteksi sosial-ekonomi terhadap pekerja.

Lolosnya konsep dua BPJS yang disodorkan Kemkeu dan dibahas dalam Panja RUU BPJS memastikan terlibatnya kekuatan neoliberal dalam merumuskan skenario format masa depan jaminan sosial di Indonesia.

Mungkin pada saat pembahasan RUU BPJS merupakan saat yang tepat yang sudah lama ditunggu oleh antek neoliberal untuk menghancurkan empat BPJS. (PT Jamsostek, PT Taspen, PT Askes dan PT Asabri).

Implementasi UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang seharusnya berpijak pada desain program, perluasan cakupan dan mekanisme pembiayaan justru berujung pada usaha-usaha delegitimasi secara sistematis terhadap empat BPJS.

Secara cerdas, agen neoliberal ini meracuni kaum sosialis dungu yang tidak paham akar sejarah, ideologi dan konteks jaminan sosial, baik praktik jaminan sosial di level nasional maupun pertarungan ideologis jaminan sosial di tingkat global.

Bagaimana mungkin penyelenggaraan jaminan sosial akan ditarik dari otoritas Negara padahal kita mengetahui akar historis jaminan sosial justeru karena faktor kegagalan pasar (market failure), bahkan sistem kapitalisme bisa bertahan karena ditopang oleh sistem jaminan sosial yang dapat melindungi buruh dari eksploitasi kaum pemodal.

Namun, mereka yang ingin melaksanakan SJSN mendesak agar negara bertanggung jawab atas pembiayaan jaminan sosial, tapi anehnya mereka menuntut agar negara tidak bertanggung jawab dan melepaskan otoritas dalam penyelenggaraannya.

Bayangkan saja, di negara-negara kampiun neoliberal, AS dan Inggris, penyelenggara jaminan sosial tetap diposisikan di tangan Negara. Karena itu, di semua belahan dunia, jaminan sosial merupakan benteng terakhir dari kedaulatan ekonomi politik suatu bangsa.

Namun, di Indonesia, tampaknya kaum sosialis "dungu" telah diperdaya kaum neoliberal, dengan menyediakan proteksi dasar oleh negara dengan cara yang tidak lazim yaitu membongkar empat BPJS ke arah yang tidak jelas, dengan mengabaikan desain program dan pembiayaan yang tidak terjangkau.

Ketika negara telah mengucurkan program jaminan kesehatan masyarakat, layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, tetapi dinilai salah dan bukan jaminan sosial padahal jaminan sosial itu terdiri dari asuransi sosial dan bantuan sosial, dimana kedua program jaminan sosial ini secara administratif dan finansial dipisahkan.

Saya yakin, perubahan bentuk kelembagaan BPJS hanyalah sasaran antara, tujuan sejati-nya adalah hilangnya otoritas negara dalam jaminan sosial, bahkan kalau bisa BUMN penyelenggara jaminan sosial itu bisa lepas dan terkapar kemudian dikuasai asing seperti Indosat, pertambangan, perbankan, telekomunikasi, perkebunan dan industri strategis lainnya.

Saya hanya ingin mengingatkan ada "sponsor" dan "donator" asing dari kekuatan neoliberal sejak dalam pembuatan UU SJSN, dan sesungguhnya sudah puluhan tahun pasar jaminan sosial di Indonesia diincar oleh kekuatan neoliberal.

Tentu saja, agen neoliberal itu bertebaran baik di pejabat pemerintah, anggota parlemen, aktivis serikat pekerja, aktivis LSM, intelektual, pengusaha. Dalam kasus RUU BPJS, sangat kelihatan jelas, seorang pejabat Kemkeu telah menelikung dengan mendikte dan menjadi juru bisik tunggal dalam Tim Pemerintah yang sejak awal telah membawa konsep konsultan asing.

Regulasi empat BPJS yang sudah berjalan baik dan terbukti unggul terus dikritik dan dibenturkan dengan status badan hukum yang harus non-BUMN. Mereka tidak malu, meskipun setiap saat sudut pandangnya berubah-ubah terus.

Kemarin, mereka bilang status badan penyelenggara adalah wali amanat, hari ini berubah menjadi badan hukum publik, besok seperti bank sentral, lusa seperti LPS dan LPEI. Padahal di dunia ini hanya dikenal ada dua bentuk badan penyelenggara jaminan sosial, yaitu lembaga pemerintah (kementerian) atau dikelola secara korporasi.

Jadi status badan hukum BUMN justru sangat tepat dan relevan karena mengakomodasi dua model penyelenggaraan jaminan sosial, dan terbukti telah melayani peserta dengan baik, memberi benefit yang bagus kepada peserta, kinerja dan pengelolaan dana yang sustainable, menjalankan praktek good governance dan tidak memberatkan anggaran Negara.

Salah satu prinsip dalam pengelolaan dana jaminan sosial adalah bersifat prudent (kehati-hatian) dan menghindari risiko.

Namun pada pembahasan RUU BPJS, prinsip tersebut dijadikan badan hukum BPJS seperti "trial and error" walaupun implementasi UU SJSN harus disinkronkan dan diharmonisasikan terlebih dahulu dengan peraturan perundangan lainnya, tetap saja diabaikan bahkan ketika UU SJSN masih terus diuji (judicial review) ke MK, agen neoliberal dan kaum sosialis "dungu" maju terus tak peduli.

Apabila RUU BPJS yang saat ini digodok Pemerintah dan DPR bermaksud melebur empat BPJS pasti menimbulkan gejolak dan dampak sistemik yang luar biasa dalam perekonomian nasional, dan akan mengarah pada ketidakpastian dan ketidakpercayaan publik terhadap BPJS.

Situasi "chaos" dalam proses transformasi akan dipelihara, dan pada saatnya, kekuatan neoliberal akan memberi jalan yang lapang dan leluasa kepada sektor privat berskala global untuk menguasai pasar jaminan sosial yang tidak lagi diurusi Negara.

Kita akan menyaksikan sebuah tragedi reformasi jaminan sosial yang jauh melenceng seperti yang diamanatkan konstitusi. Kalau boleh mengutip kata-kata Vladimir Putin, mereka yang mau menghancurkan empat BPJS itu tidak punya hati, dan jika pemerintah dan parlemen mau juga menghabisi empat BPJS berarti tidak punya kepala.(***)

*Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN

29 Oktober 2011

Artikelk diatas sungguh mengingatkan kita yang masih belum melek-melek idiologi sekarang pada bangun doong.Ini adalah pertarungan Idiologi Sosialis dan kapitalis,Para pengemban sosialis ingin kalo BPJS itu di kelola negara sebab menurut idiologi mereka bahwa negaralah yang wajib mengelola BPJS tersebut melalui pemungutan iuran kepada anggotanya(para buruh).

Menurut pemikiran idiologi Kapitalis (yg saat ini menjadi Neo Liberalis),;

Negara tidak berhak mengelola iuran rakyat tersebut,ditambah lagi banyak Fakta kalo uang itu sering di korup oleh para pejabat pengelola iuran tsb,jadi lebih baik di kelola swasta dan memang para kapitalis sudah lama mengincar BPJS tersebut,sebab banyak keuntungan yang akan di raih oleh mereka.(Dasar kapitalis selalu yang di incar itu keuntungan pribadi).

Lain lagi menurut Idiologi Islam;
Bahwa Negara berkewajiban mengurus dan mensejahterakan rakyat tanpa rakyat harus membayar iuran,karena rakyat memiliki hak kepemilikan rakyat yang sudah di atur oleh Allah SWT dan Rosul-Nya Saw melalui sumber daya alam yang ada yang tercakup dalam 3 sumber yaitu;"Air-api dan hutan",yang semua itu adalah milik rakyat bersama yang harus di kelola oleh negara dan hasilnya di berikan kepada rakyatnya,jadi rakyat tidak perlu di pungut iuran lagi,apalagi di pungut pajak,itu haram hukumnya.

Tapi apa yang kita rasakan saat ini sebagai rakyat,dalam sistim Demokrasi ini(dari Idiologi Kapitalis dan sosialis);

Semua sumber daya alam tidak di kelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat,tapi di serahkan kepada pihak swasta(asing dan konglomerat pribumi),untuk keuntungan pribadi,negara hanya dapat royalty saja yang tidak akan memadai unut mensejahterakan rakyatnya,akibatnya kemiskinan tidak dapat di entaskan,malah semakin berkembang direntaskan oleh ulah para pengelola negara tersebut.

Oleh karena itu selama Dua Idiologi yang rusak itu bercokol(Kapitalis dan Sosialis),rakyat sampai kapan-pun tidak akan sejahtera,malah akan semakin terpuruk.

Coba aja lihat nanti hasilnya ketika uuD BPJS itu sudah dijalankan,pasti semakin terpuruk rakyat,karena terus dihisap darahnya oleh para kapitalis.

0 0 Balas LaporkanHapus
26 Juli 2011

Anda mengeluarkan banyak uang untuk mempertahan kan posisi anda sekarang, dengan mengunakan uang rakyat pula, teori anda sgt bagus kwan tp saya tidak dungu seperti yg anda bilang, andai saja sy bisa melawan organisasi sy yang telah anda beli dengan uang rakyat, saya sgt malu dengan teman2 organisasi lain yang lantang memperjuangkan nasib rakyat ini, tenang kwan posisi anda tetap nyaman ketika RUU BPJS disah kan, dah sadar lah kwan semua TAK ADA KEADILAN SOSIAL TAMPA ADA JAMINANSOSIAL

0 0 Balas LaporkanHapus
29 Juni 2011

Mohon maaf, kepada agan2 yg sudah komentar atau yang baru baca tulisan di atas, baca lagi baik2 tulisan di atas. Artikel ini jelas2 membawa misi neolib. Dengan dileburnya empat BUMN asuransi (Askes, Jamsostek, Asabri, dan Taspen) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka jaminan sosial akan menjadi tanggung jawab negara, bagi rakyat yang belum memiliki asuransi kesehatan, maka BPJS wajib memberikan jaminan kesehatan dan sosial bagi mereka.

Sehingga, dengan dibentuknya BPJS, maka pangsa pasar asuransi akan menjadi kecil, karena masyarakat yang tidak mampu akan ditanggung oleh BPJS.

Perusahaan asuransi, terutama yang asing, khawatir kalau BPJS sampai terbentuk pangsa pasar mereka menjadi hilang/mengecil, makanya mereka kampanye penolakan UU BPJS melalui media dan diantaranya melalui tulisan di atas. Waspada terhadap ancaman neolib. Waspadalah 3x...

0 0 Balas LaporkanHapus
1. 23 Juli 2011
  
  GOBLOG anda...
  sebelum berkomentar sok atuh dibaca dulu apa yang dimaksud oleh RUU BPJS ( kesejah teraan rakyat itu kewajiban pemerintah untuk memenuhinya, dan dengan RUU ini pemerintah akan membebankannya pada rakyat )
  silahkan saja jika anda ingin memperjuangkannya tapi INGAT anda akan MENANGIS
  
  0 0 LaporkanHapus
28 Juni 2011

Yang Dungu itu adalah anda kawan, mau saja jadi kaki tangan para Pimpinan BUMN yg pada Korup, Ingat duit yg ada di Jamsostek itu adalah duit buruh sama sekali Pemerintah tdk boleh campur tangan. Yg neolib itu ya ente kawan, makanya kalau engga paham jgn asal ngomong doang, kalau memang ente itu Aktivis Serikat Pekerja ayo buktikan di jalan, berani tdk SP BUMN melakukan Perlawanan. Jadi Ketua di SP BUMN itu adalah Titipan Anggota bukan Titipan Direksi BUMN. makanya kalau anda pintar tdk bicara seperti ini, Karena anda Dungu makanya ngomongnya ngasal.

0 0 Balas LaporkanHapus
1. 6 Juli 2011
  
  udah gak usah pada ribut tunjuk hidung siapa yang dungu........gitu aja kok repot............yang mau hancurin negara ya monggo dengan korupnya.....yg mau bangun negara ayo saya siap mendukungnya........yang penting ingat siapa yang menyengsarakan rakyat nanti ada hukumannya.......yang punya kekayaan sebesar gunung pasti akan mati, yang ga punya apa2 juga pasti mati, sooo mari kita semua persiapkan diri dengan kebajikan sebelum mati....
  
  0 0 LaporkanHapus
2. 30 Juni 2011
  
  Saya pikir anda salah kawan. seharusnya anda sebagai buruh lebih mengerti akan hal ini. saya ragu kepada anda, apakah anda sendiri mengikuti asuransi dari 4 bumn di atas. Berjuang itu bukan hanya di turun ke jalan kawan. turun ke jalan itu alternatif terakhir. kedepankanlah budaya dialog. Yang d pake itu otak dulu, baru otot. dari sana aja kan sudah membedakan mana yang pintar dan mana yang bodoh.
  
  0 0 LaporkanHapus