Pemerintah Komitmen Lindungi dan Sejahterakan Nelayan

Jakarta, 27/6 (ANTARA) - Peningkatan kehidupan nelayan sebagai bagian klaster keempat yang dimandatkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku koordinator sejalan dengan misi kementerian. Disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad hari ini (27/6) saat mengunjungi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Eretan Kulon, Kabupaten Indramayu. "Perlindungan usaha nelayan dilakukan melalui peningkatan peran usaha perikanan, pendapatan nelayan, ketahanan pangan berbasis sumberdaya perikanan dan pengembangan kegiatan ekonomi rakyat berbasis usaha perikanan harus didukung lintas sektor dan Pemerintah Pusat-Daerah", jelas Fadel.

Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung pada musim, cuaca dan keberadaan sumberdaya alam tanpa kemampuan untuk mengontrolnya. Jadi sangatlah tepat apabila dalam waktu dekat, Instruksi Presiden mengenai Perlindungan Usaha Nelayan diterbitkan. "Langkah ini merupakan sebuah terobosan dan dinilai tepat, mengingat permasalahan nelayan tidak dapat diselesaikan oleh KKP sendiri, melainkan harus didukung semua sektor terkait, tidak terkecuali Pemerintah Daerah", lanjut Fadel.

Dalam kaitan tersebut, KKP melaksanakan empat strategi untuk meningkatan kesejahteraan nelayan. Pertama, penguatan perubahan budaya nelayan. Kedua, penguatan eliminasi hambatan usaha perikanan. Ketiga, penguatan perlindungan terhadap nelayan. Keempat, penguatan sumberdaya manusia nelayan. Strategi dilakukan untuk menekan angka kemiskinan masyarakat pesisir yang mencapai 7,8 juta jiwa. "Untuk mendukung kegiatan operasi penangkapan ikan, dibutuhkan BBM untuk nelayan sebesar 2 juta kilo liter", tegas Fadel.

Indramayu dengan garis pantai sepanjang 115 km merupakan sentra penghasil produksi perikanan terbesar di Jawa Barat, yaitu mencapai 51 persen dari total produksi perikanan propinsi ini. Daerah dengan 14 pelabuhan perikanan pada tahun 2010 menghasilkan produksi ikan laut mencapai 108.554,6 ton atau meningkat sebesar 19,55 persen dibandingkan tahun 2009 sebesar 90.801,4 ton. Sedangkan nilai produksi ikan laut tahun 2010 mencapai 1,332 triliun atau meningkat 9,63 persen dibandingkan tahun 2009 sebesar 1,215 triliun. Untuk mendukung aktivitas perikanan tangkap, pada tahun 2010 sebanyak 38.123 orang nelayan melakukan aktivitas penangkapan ikan di Kabupaten Indramayu dengan menggunakan alat tangkap payang, dogol, pukat cincin, jaring kelitik dan lainnya.

Dalam kunjungan ke Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Eretan Kulon, di samping melakukan dialog dengan masyarakat nelayan setempat, Fadel didampingi Dirjen Perikanan Tangkap dan Dirjen KP3K juga berkesempatan untuk menyampaikan bantuan berupa Kartu Nelayan, Kartu Jamsostek, Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap, Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan, dan kapal perikanan 30 GT.

Peningkatan Produksi Garam
Untuk jangka pendek, KKP menargetkan penurunan impor garam dari 2,187 juta ton pada tahun 2010 menjadi 1,022 juta ton pada tahun 2011. "Penurunan impor garam secara bertahap dilakukan sebagai upaya KKP untuk merealisasikan target swasembada garam pada tahun 2014", tegas Fadel. Dalam upaya merealisasikan target tersebut, KKP pada tahun 2011 melaksanakan program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dengan dukungan anggaran sebesar Rp 90 miliar. Sebanyak Rp 76 miliar di antaranya merupakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diperuntukan kepada 2.057 Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) dengan target dapat menjangkau 14.400 pertambak garam.

Upaya untuk memacu produksi garam agar terealisasinya target swasembada garam nasional merupakan salah satu upaya untuk melepaskan diri dari ketergantungan garam impor, di samping upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dalam kaitan itu, KKP melaksanakan beberapa strategi, yaitu: intensifikasi dan revitalisasi lahan produktif, peningkatan produksi dan kualitas garam, pemberdayaan petambak garam, inovasi teknologi produksi dan kualitas garam, ekstensifikasi usaha garam di luar jawa berskala industri, dan pembangunan fasilitas refinery. Untuk itu, PUGAR dilaksanakan di 40 kabupaten/kota pada 10 propinsi yang memiliki tambak garam rakyat. Total lahan yang digunakan untuk memacu produksi garam melalui PUGAR adalah seluas 22.509,47 Ha.

Saat ini, KKP telah membagi lokasi peningkatan produksi garam rakyat dalam dua wilayah. Pertama adalah 9 kabupaten/kota seluas 15,033 ribu Ha sebagai sentra utama untuk merealisasikan target tersebut, yaitu: Indramayu, Cirebon, Pati, Rembang, Sampang, Sumenep, Pamekasan, Tuban dan Nagekeo. Kedua, menetapkan 31 kabupaten/kota seluas 7,476 ribu Ha sebagai sentra penyangga pelaksanaan pengembangan usaha garam rakyat.
Dalam upaya meningkatkan gairah para pembudidaya garam, KKP menggandeng Kementerian Perdagangan untuk menaikan harga dasar garam, dari Rp 350,- menjadi Rp 750,- per kg. "Pemerintah akan melakukan program khusus untuk melakukan inventarisasi gudang seperti sistem resi gabah sehingga dapat bekerjasama dengan pihak perbankan untuk menjaga harga garam di tingkat pembudidaya di saat panen", gagas Fadel.

Indramayu merupakan salah satu kabupaten potensial yang berkontribusi dalam memacu produksi garam nasional. Kabupaten ini memiliki lahan seluas 1.533 Ha sebagai lahan produksi garam yang akan dikelola 90 KUGAR dengan melibatkan 1.020 petambak garam. Sebanyak 24 ribu ton garam setidaknya akan dihasilkan dari kabupaten ini. Dalam merealisasikan target tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan usai berkunjung ke TPI Eretan Kulon berlanjut Loka Budidaya Garam di Desa Ilir Kecamatan Kandanghaur untuk menyampaikan BLM PUGAR sebesar Rp 5 miliar ke Kabupaten Indramayu, sekaligus melakukan pertemuan dengan masyarakat pembudidaya garam serta meninjau proses pembuatan garam dan produksi garam masyarakat setempat.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Dr. Yulistyo Mudho, M.Sc, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP.0811836967)