Wakil Ketua DPR: Permudah akses kepemilikan rumah bagi rakyat kecil

setiap rakyat Indonesia harus memiliki rumah. Anggaran pemerintah harus bisa mensubsidi pembangunan rumah.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menginginkan akses kepemilikan rumah bagi rakyat kecil dan kaum milenial di Tanah Air harus dipermudah dengan meningkatkan sinergi antarpemangku kepentingan sektor perumahan.

"Salah satu pekerjaan berat adalah setiap rakyat Indonesia harus memiliki rumah. Anggaran pemerintah harus bisa mensubsidi pembangunan rumah. Kalau itu masih berat karena anggaran terbatas, maka harus ada keringanan pinjaman yang diberikan pemerintah," kata Muhaimin dalam rilis di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, dunia perbankan, BUMN Perumnas, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus saling bersinergi membantu pengadaan rumah layak huni bagi rakyat.

Ia mengemukakan bahwa DPR RI pun siap mendukung penganggarannya untuk itu.

"DPR RI siap membantu kebijakan penganggaran untuk pengadaan rumah bagi rakyat. DP 0 persen bisa jadi salah satu solusi untuk mengakses perumahan murah tersebut, selain akses pinjaman perbankan yang mudah untuk perumahan," kata Muhaimin.

Perbankan dan Kementerian PUPR, masih menurut dia, harus menjalankan seluruh rencana pembangunan rumah yang murah dan terjangkau.

Hal tersebut, lanjutnya, karena saat ini kaum milenial dinilai termasuk kelompok yang terancam tidak punya rumah, karena tanah terbatas dan penghasilannya tidak mencukupi.

"Saya harapkan perbankan, pemerintah, PUPR, bahu membahu memberi kemudahan," ucapnya

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mohammad Zainal Fatah meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera melanjutkan penanganan backlog perumahan dengan penyaluran dana subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Penyaluran FLPP sudah 11 tahun, jumlahnya besar, lebih dari Rp75 triliun, angka ini bisa dipandang sebagai angka yang besar, tapi kalau dibandingkan backlog yang kita hadapi, angka ini bukan besar," kata Zainal dalam Penandatanganan Tripartit Pengalihan Pengelolaan Dana FLPP ke BP Tapera, Jumat (24/12/2021).

Pengalihan pengelolaan dana FLPP dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR ke BP Tapera menandakan pemerintah tidak mengambil jeda dalam menyediakan kebutuhan perumahan bagi masyarakat.

Ia berharap BP Tapera dapat memenuhi target untuk membiayai 200 ribu unit rumah subsidi di 2022. "Apa yang telah dijalankan PPDPP dalam mengelola dana FLPP tiba waktunya dijalankan BP Tapera sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan. Namun demikian, kita juga menyadari dalam konteks pembangunan perumahan, usaha besar ini bukanlah satu-satunya usaha," tegasnya.