"BLK bisa berkelanjutan, seharusnya bisa dipantau, dipandu serta diberikan pelatihan manajemen untuk mereka lebih mandiri," kata Gus Nabil di Jakarta, Senin.
Gus Nabil mengatakan dari laporan yang diterimanya, banyak bantuan BLK yang macet dan tidak berjalan maksimal.
Alasannya, Pesantren diberikan bantuan BLK dalam bentuk gedung, alat kerja dan beberapa kali pelatihan.
Baca juga: Wakil Presiden apresiasi agenda kemandirian BLK Komunitas
Baca juga: Menaker dukung BLK Lampung kembangkan jurusan perikanan-pertanian
"Idealnya dua sampai tiga tahun diberikan paket pelatihan tenaga kerja, baru dilepas. Kalau hanya diberikan pelatihan setahun, bisa jadi BLK itu belum mempunyai kemampuan manajemen yang baik," jelas Gus Nabil.
Anggota DPR komisi IX itu mengapresiasi bantuan BLK oleh pemerintah kepada pondok pesantren. Tujuannya diberikannya BLK itu untuk menciptakan tenaga kerja yang handal dari santri maupun masyarakat.
"Jika ingin berjalan baik dan sukses, perlu ditingkatkan pengawasan dan evaluasi," kata Gus Nabil menegaskan.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, membagikan bantuan BLK ke Pesantren juga harus diukur oleh pemerintah, tidak hanya asal pesantren, tetapi kultur sosial masyarakat harus dipelajari.
"Tetapi, ada beberapa pesantren yg cukup bagus, walaupun yang belum berhasil juga cukup banyak," kata Gus Nabil.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa salah satu langkah konkrit Kemnaker dalam meningkatkan kompetensi SDM Indonesia adalah mendirikan BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Ida menjelaskan program pendirian BLK Komunitas merupakan terobosan Presiden Joko Widodo yang telah dimulai sejak tahun 2017. Sampai dengan tahun 2020,
Kemnaker telah mendirikan 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setelah dilakukan penyesuaian program dan anggaran, pada tahun 2021 Kemnaker menargetkan akan mendirikan 787 BLK.
Pewarta: Fauzi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2022
