Anggota DPR Puji Pensiun Dini PNS Kemenkeu

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi XI DPR Kemal Azis Stamboel menilai postif rencana program pensiun dini Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Keuangan dan hal itu diharapkan bisa meningkatkan produktivitas birokrasi.

"Selama hal ini dijalankan berdasarkan evaluasi "performance base", saya kira ada harapan untuk meningkatkan
produktifitas birokrasi kita. Diharapkan kebijakan ini kedepan bisa diperluas untuk menata sistem dan manajemen PNS secara keseluruhan agar lebih produktif," ujarnya dalam email yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Birokrasi Indonesia, menurut Kemal Azis Stamboel , seharusnya terus bertransformasi menjadi birokrasi modern yang produktif dan berorientasi "civil servant" atau pelayanan publik.

Penataan ini, menurut Kemal. memang sudah sangat mendesak mengingat jumlah PNS di seluruh Indonesia sudah mencapai 4,7 juta. Hal ini juga mengakibatkan alokasi belanja pegawai yang terus membengkak, belum ditambah dengan beban keuangan lanjutan seperti untuk pensiun, tunjangan hari tua, dan lain sebagainya.

"Dengan proses reformasi birokrasi yang memiliki konsekuensi peningkatan remunerasi memang harus ada upaya yang serius untuk meningkatkan produktifitas PNS. Kalau tidak, maka rakyat secara keseluruhan sebagai pembayar pajak akan sangat kecewa melihat kesenjangan remunerasi yang diterima dengan produktivitas yang diberikan," katanya.

Saat ini, pos belanja pegawai secara keseluruhan cukup besar sehingga pemerintah mengalokasikan Rp180,6 triliun atau sekitar 14,7 persen dari APBN 2011.

Pada saat yang sama alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran prioritas infrastruktur hanya Rp67,4 triliun. Publik menilai, anggaran tersebut sangat besar dan boros jika dibandingkan dengan produktivitas PNS saat ini yang dipandang rendah.

Rendahnya produktivitas kerja terlihat dari aktivitas pegawai yang begitu santai di hampir semua instansi pemerintah sehingga membuat sistem rantai birokrasi menjadi terlalu panjang dan memicu ekonomi biaya tinggi.

Menurut Anggota DPR dari Fraksi PKS ini, Pemerintah memang harus hati-hati dengan jumlah PNS yang terus meningkat karena pemekaran-pemekaran wilayah dan juga adanya kewajiban mem-PNS-kan pegawai honorer.

"Konsekuensinya bukan hanya gaji, tapi juga beban pensiun, tunjangan, fasilitas dan seterusnya. Sehingga alokasi belanja pembangunan daerah akan semakin terbatas. Saya kira akan bagus kalau ada rencana "capping" belanja pegawai yang akan mengacu pada perbandingan jumlah PNS daerah dengan jumlah penduduk di masing-masing daerah," ujarnya.

Selain itu, hal tersebut juga akan membuat batas minimal belanja modal dengan mempertimbangkan total anggaran belanja daerah, Sehingga alokasi belanja untuk infrastruktur dan pembangunan bagi masyarakat bisa memadai.(*)
(Tz. D011/A011)

13 Juli 2011

Kebijakan yang kurang komprehendif... dengan alasan beban keuangan negara... tidak semata-mata karena jumlah PNS yang hampir 4,7 juta tapi kebijakan yang tidak pas... standar remunerasi yang berlebihan (khusus Kemenkeu), sertifikasi Guru... ditambah lagi kebijakan pengangkatan PTT menjadi PNS mulai th.2005... Sekdes menjadi PNS mulai th.2007.. Kebijakan yang penuh nuansa politis tanpa memperhitungkan kemampuan keuangan negara...

0 0 Balas LaporkanHapus
30 Juni 2011

Apa yang dipuji??? Departemen yang dibawah KemenKeu yang suka bermain dengan Anggaran negara yang diakal2i??? heeemmmm contoh kemunafikan nyata. kalau mau beres, benahi dulu kebiasaan korup di dir.jen pajak dll, baru fikirkan pensiun dini dll juga.

0 0 Balas LaporkanHapus
29 Juni 2011

Lagi2 jadi korban birokarsi adalah orang2 bawahan, seharusnya Pemerintah melakukan tindakan rencana harus dari atas ke bawah, yang artinya, PNS yg sudah tergolong umur 50 tahun untuk Para Pejabat esselon II tidak ada penambahan (Penundaan Pensiun) Jelas mereka inilah yang yg banyak mengeluarkan dana Pemerintah, karna semuanya dana di tanggung/ di bebankan dlm APBD/APBN belum lagi dengan pasilitas2nya.

0 0 Balas LaporkanHapus
28 Juni 2011

Kebijakan liberal dalam mengelola negara menjadikan banyak SDA dikuasai asing sehingga mengharuskan pemerintah mengandalkan pajak sebagai pemasukan APBN,ditambah beban utang luar negeri,pemborosan oleh pejabat negara serta korupsi yang makin menjadi....sungguh ironi negeri ini sampai-sampai negara tak mampu menggaji PNS apalagi mensejahterakannya...

0 0 Balas LaporkanHapus
27 Juni 2011

Andaikata memang benar bahwa para PNS akan dipensiun dini, alangkah kasihannya nasib mereka. Maka bertambah banyaklah para pengangguran di negeri kita ini akibat para pensiunan tersebut tidak mampu menyekolahkan anaknya. Sementara, para wakil rakyat (anggota DPR) yang konon katanya pembela rakyat malah enak-enakan dengan gaji besar dan hidup mewah - padahal merekan kalau sidang pada tidur melulu. Seharusnya staf para anggota Dewan juga dikurangilah.

0 0 Balas LaporkanHapus