Wagub DKI nyatakan menghormati pengusaha gugat UMP DKI 2022

gugatan hukum terhadap keputusan Gurbernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penetapan UMP 2022 adalah hal yang biasa mengingat Indonesia adalah negara demokrasi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan menghormati para pengusaha di Ibu Kota yang menggugat Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022.

"Kami menghormati kalau ada beberapa pengusaha yang melakukan gugatan terkait UMP yang sudah ditetapkan Pemprov DKI Jakarta," kata Riza saat menghadiri sidang senat terbuka Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin.

Riza menilai gugatan hukum terhadap keputusan Gurbernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penetapan UMP 2022 adalah hal yang biasa mengingat Indonesia adalah negara demokrasi.

"Negara kita negara demokrasi, biasa, ada satu kebijakan tidak mungkin memuaskan semua pihak," ucapnya.

Menurut dia, Gubernur DKI mengambil keputusan menaikkan UMP 2022 melalui proses yang panjang dan pertimbangan untuk semua kepentingan.

"Tidak hanya kepentingan buruh tapi juga kepentingan pengusaha, kepentingan masyarakat banyak dan khususnya bagi seluruh warga Jakarta," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman mengungkapkan para pengusaha sudah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Jumat (14/1).

Para pengusaha keberatan Anies merevisi Kepgub tentang UMP sehingga upah minimum bagi pekerja di bawah masa kerja satu tahun di Jakarta pada 2022 naik 5,1 persen dari semula 0,85 persen.

Para pengusaha, lanjut dia, juga tidak dilibatkan dalam revisi UMP 2022 tersebut.
Baca juga: Pengamat: Isu penetapan UMP bisa berdampak kepada hubungan industrial
Baca juga: Wagub DKI minta pengusaha patuhi aturan kenaikan UMP Jakarta
Baca juga: Pengusaha terdampak COVID-19 wajib lampirkan laba-rugi soal UMP 2022