Jakarta (ANTARA News) - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menuntut pemerintah SBY-JK membatalkan kebijakan impor beras, kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). "Kami mendesak kelompok partai politik menolak kebijakan impor beras tersebut, dan mengusulkan `hak impeachment` kalau kebijakan ini tetap diberlakukan," kata Ketua Umum PB HMI Muzakir Djabir di Jakarta, Jumat. Djabir bersama Sekjen PB HMI Ilham Munajat Wijaya juga menuntut partai politik pendukung kebijakan impor beras bertanggungjawab atas dampak yang terjadi akibat kebijakan tersebut. "Kami juga mendesak pemerintah agar segera menaikkan upah buruh sebesar 200 persen, sesuai dengan kebutuhan hidup setiap daerah," tegasnya. PB HMI melihat daya beli masyarakat menurun akibat kenaikan harga BBM sebesar 125 persen dan kini pemerintah akan menaikkan TDL dengan besaran sekitar 100 persen, dan juga tarif dasar telepon. Kondisi ini, diperparah dengan kebijakan impor beras yang membunuh petani. Semua kebijakan itu, menurut PB HMI mengakibatkan akan terjadinya lonjakan inflasi sekitar 25 persen. "Apabila kondisi ini terjadi, jelas akan mengakibatkan rakyat makin banyak yang kelaparan, industri kecil terancam bangkrut, kesejahteraan petani terancam dan tingkat pengangguran akan semakin tinggi." HMI mengingatkan, bahwa pemerintah SBY-JK berkuasa karena dipilih rakyat. Seharusnya ini menjadi modal legitimasi besar dan tidak diselewengkan setelah berkuasa, dan lupa fungsinya membela rakyat.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
