Pengadilan Australia tunda sidang putusan visa Djokovic

Jakarta (ANTARA) - Ketua Pengadilan Federal Australia menunda sidang untuk mempertimbangkan putusan mengenai bintang tenis Novak Djokovic, yang belum divaksin COVID-19, dapat tinggal di negara tersebut atau tidak.

Djokovic mengajukan banding atas kewenangan diskresi Menteri Imigrasi Alex Hawke untuk membatalkan visanya dengan alasan petenis nomor satu dunia itu mengancam ketertiban umum karena kehadirannya akan mendorong sentimen anti-vaksin di tengah wabah virus corona yang memburuk di Australia.

"Kami berharap berada dalam posisi untuk mengidentifikasi berbagai pihak, nanti sore kami akan menyampaikan hasil putusan," kata Ketua Hakim James Allsop dalam pengadilan saat menunda kasus setelah mendengar penjelasan dari pengacara pemerintah dan Djokovic, seperti dikutip Reuters, Minggu.

Putusan yang diambil oleh tiga hakim Pengadilan Federal tersebut akan menentukan nasib petenis Serbia itu setelah drama 10 hari yang membuatnya ditahan oleh otoritas imigrasi, lalu dibebaskan dan kemudian ditahan lagi menjelang turnamen yang akan dimulai Senin.

Djokovic dikawal ke kantor pengacaranya oleh petugas imigrasi untuk menghadiri sidang pengadilan virtual, Minggu pagi, setelah menghabiskan Sabtu malam di hotel detensi imigrasi.

Pengacara Djokovic, Nick Wood, mengungkapkan bagaimana petenis itu berkompetisi di Australian Open dan turnamen besar lainnya di seluruh dunia tahun lalu tanpa memprovokasi protes atau kerusuhan.

"Jika ada dasar untuk berpikiran bahwa kehadiran dan partisipasi Tuan Djokovic di turnamen tenis entah bagaimana dapat mengarah pada sentimen anti-vaksin ini, akan ada semacam bukti tentang protes atau demonstrasi anti-vaksin di acara tenis," ujar Wood.

Tetapi Wood mengatakan kepada pengadilan bahwa tidak ada hal seperti itu yang diidentifikasi oleh menteri dalam keputusannya untuk membatalkan visa.

Wood mengatakan, sebaliknya, kemungkinan pemindahan paksa Djokovic dapat memacu gerakan anti-vaksin dan protes.

Pengacara pemerintah, Stephen Lloyd, mengatakan penentangan Djokovic terhadap vaksinasi dapat dilihat tidak hanya dalam pernyataan publiknya, tetapi juga karena dia belum divaksinasi COVID-19, bahkan setelah vaksin tersedia secara luas.

Pengacara pemerintah mengakui bahwa ada risiko bahwa pembatalan visa Djokovic dapat memicu "keresahan" di antara orang-orang yang tidak setuju.

Namun, Lloyd berpendapat, mengingat status Djokovic sebagai atlet papan atas, ada bahaya bahwa sikap dan perilakunya dapat mendorong orang lain di luar komunitas anti-vaksin yang sudah mapan untuk melanggar pedoman keselamatan dan kesehatan.

"Menteri berpandangan bahwa kehadirannya (Djokovic) di Australia akan mendorong orang untuk meniru pengabaiannya terhadap tindakan keamanan semacam itu," tutur Lloyd.

Dia memberi contoh keikutsertaan Djokovic dalam wawancara media dan pemotretan saat mengetahui dirinya terinfeksi COVID-19 bulan lalu.

Djokovic mengantongi visa karena belum lama ini dia terkena COVID-19, yang menjadi dasar baginya untuk mendapat pengecualian medis dari persyaratan vaksinasi Australia untuk bermain di Open.

Pengecualian itu memicu kemarahan yang meluas di Australia, yang telah mengalami lockdown COVID-19 terberat di dunia dan di mana lebih dari 90 persen orang dewasa telah divaksin.