DPR Harus Panggil Pimpinan DPD Soal Gedung Perwakilan DPD

Ada indikasi mark up dengan harga mahal Rp30 mliar per gedung yang hanya empat lantai. Perlu ditinjau kembali dan diaudit dan kalau perlu dibatalkan.

Jakarta (ANTARA News) - DPR RI harus memanggil pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terkait rencana pembangunan gedung perwakilan DPD di setiap provinsi.

Pemanggilan itu adalah untuk menjelaskan besarnya dana pembangunan gedung perwakilan DPD yang dinilai terlalu mahal.

"Pimpinan DPD RI harus dipanggil DPR RI untuk menjelaskan soal rencana pembangunan gedung perwakilan itu," kata Ketua Koordinator Forum Pemerhati Parlemen (Formappi) Sebastian Salang, Jakarta, Jumat.

Selain itu, rencana pembangunan gedung perwakilan itu perlu dilakukan audit oleh pihak berwenang seperti KPK dan BPK.

"Apa yang disampaikan oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie perlu ditindaklanjuti, dengan melakukan audit. Ada indikasi mark up dengan harga mahal Rp30 mliar per gedung yang hanya empat lantai. Perlu ditinjau kembali dan diaudit dan kalau perlu dibatalkan," katanya.

Menurut Salang, DPR RI bisa membatalkan pembangunan gedung perwakilan tersebut.

"DPR RI bisa dorong pembatalan pembangunan gedung tersebut," katanya.

Terkait soal jumlah staf ahli yang akan disiapkan untuk satu orang anggota DPD sebanyak 25-35 orang, Salang menilai, jumlah staf ahli sebanyak itu tidak rasional dan tidak logis.

"25 staf ahli itu tidak rasional, tak logis karena DPD tak punya fungsi yang jelas.
Satu staf ahlipun tak perlu bagi anggota DPD," tegasnya.

Ia menambahkan, saat ini DPD belum penting membangun kantor di daerah.

"Ngapain dibangun, kantor disini banyak kosong. Buat apa bangun gedung 4 lantai di daerah. DPD belum menunjukan fungsinya kepada masyarakat. Harus dibatalkan pembangunan itu," kata dia.

DPD, katanya, bisa membangun gedung baru di daerah karena selama ini masyarakat dan media kurang memperhatikan DPD yang memang tidak memiliki fungsi sama sekali.

"UU tidak mengharuskan untuk membangun gedung dengan harga semahal itu. Banyak kantor-kantor di daerah yang akan diberikan kepada DPD, itu saja dipakai. Selama ini DPD melakukan itu karena selama ini perhatian publik kurang kepada DPD," kata Salang.

Sebelumnya Ketua DPR RI, Marzuki Alie mengatakan, DPR RI akan mengevaluasi anggaran pembangunan gedung perwakilan DPD RI di setiap provinsi. Sebab, kata Marzuki, pembangunan gedung itu terlalu mahal dan ada indikasi mark up.