Anggota DPR: Hindari jerat pinjaman "online" dengan KUR

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengatakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari jeratan pinjaman online (pinjol) adalah memanfaatkan fasilitas pemodalan dari pemerintah, yaitu kredit usaha rakyat (KUR).

"Fasilitas pemodalan melalui KUR bunga 6 persen dapat digunakan sehingga masyarakat tidak terjerat pinjol yang sangat meresahkan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu tidak perlu takut lagi mengajukan pinjaman bank karena sudah disubsidi APBN. Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan telah menyetujuinya," kata Kamrussamad dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Ia mengemukakan hal tersebut sebagai tanggapan sekaligus solusi usai mendengar aspirasi salah satu warga saat mengunjungi Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu.

Salah satu warga yang bernama Iis itu mengeluhkan kesulitan ekonomi yang dialaminya selama pandemi COVID-19 sehingga terpaksa menggunakan pinjaman online.

Di samping persoalan jeratan pinjaman online, Kamrussamad juga mendengarkan aspirasi lainnya dari warga Palmerah, yaitu terkait perbaikan selokan, jalan, serta pengadaan lampu jalan.

Untuk menanggapinya, Kamrussamad menyampaikan bahwa dirinya akan meneruskan aspirasi warga itu kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Terkait perbaikan selokan, jalan, dan pengadaan lampu jalan, saya akan teruskan aspirasi bapak-bapak dan ibu-ibu kepada Pemprov DKI Jakarta. Sebagai salah satu anggota DPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta III, saya akan teruskan langsung keluhan masyarakat ini kepada pemerintah DKI Jakarta," tutur Kamrussamad.

Pada kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan persoalan pemindahan ibu kota negara kepada para warga.

"Selama dua bulan terakhir, kami dari Fraksi Partai Gerindra telah berkoordinasi dengan kementerian terkait pemindahan ibu kota negara. Apabila ibu kota negara ke depannya dipindahkan, kami mengusulkan Jakarta tetap menjadi pusat perekonomian karena Jakarta merupakan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia," ujar Kamrussamad.

Usulan tersebut, kata dia, merupakan wujud perjuangan para wakil rakyat untuk menyelamatkan perekonomian demi masa depan putra-putri yang lahir dan tumbuh besar di Jakarta.