Jakarta (ANTARA News) - Anggota Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR RI  Muhammad Baghowi mengatakan, Panja akan mengundang Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) guna membahas kepulangan TKI yang ada di Arab Saudi.

"Ya, kita akan membicarakan masalah TKI karena ada seat (kursi) kosong yang bisa dipakai untuk memulangkan TKI ketika pesawat yang mengangkut jemaah haji kembali ke tanah air," kata Baghowi di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.

Secara pribadi, dirinya sudah menyampaikan hal tersebut kepada instansi terkait. "Saya sudah bilang ke Menag dan Jumhur agar seat kosong bisa dipakai untuk membawa pulang TKI ke Indonesia. Tinggal bagaimana institusi terkait menyikapinya," katanya.

Tak hanya itu saja, dirinya juga sudah menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah Arab Saudi dan pada prinsipnya menyetujui rencana tersebut.

"Saya juga sudah bilang ke pemerintah Arab Saudi dan mereka sudah bersedia. Kita juga sudah bicara kepada Dubes Indonesia untuk Arab Saudi dan sudah bersedia," kata politisi Partai Demokrat itu.

Menurut dia, rencana pemulangan TKI dengan menggunakan pesawat jemaah haji adalah untuk menjaga citra Indonesia di luar negeri.

"Ini karena masalah citra Indonesia sebab Arab Saudi tidak miliki dana untuk kembalikan TKI ke Indonesia dan banyak TKI yang bekerja sebagai pekerja sex komersial (PSK) untuk penuhi kebutuhan hidup. Alangkah baiknya mereka dipulangkan," kata Bahgowi.

Ia mengakui, untuk memulangkan TKI dengan menggunakan pesawat yang mengangkut jemaah haji membutuhkan tambahan dana.

"Memang ada cost tambahan untuk biaya kru di pesawat dan biaya katering (makan) karena pesawat tersebut tidak punya anggaran khusus bagi TKI. Sekitar 200 dolar lah," ujarnya.

Terkait dengan ongkos penerbangan haji yang merupakan komponen terbesar dari penyelenggaraan ibadah haji, Panja BPIH Komisi VIII DPR RI akan menggunakan rekomendasi dari Kementerian Perhubungan.

Kementerian Perhubungan mematok ongkos penerbangan haji sebesar 1.839 dolar per jemaah haji dibanding rekomendasi dari PT Garuda sebesar 2.076 dolar.

"Harga yang disampaikan Kementerian Perhubungan akan dipakai Panja BPIH Komisi VIII karena jauh lebih murah dari penawaran PT Garuda. Ada perbedaan sekitar Rp1 triliun. Salah satu keputusan Panja BPIH akan pakai rekomendasi Kementerian Perhubungan," kata dia.

Panja BPIH juga akan melakukan peninjauan perdana persiapan pelaksanaan ibadah haji 1432 H/2011 M ke Arab Saudi.

"Panja akan lihat ke sana, bulan ini dan akhir Juli untuk melihat persiapan awal," kata Bahgowi.
(zul)

Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2011