Moratorium Bukan Solusi Tepat untuk TKI

Yogyakarta (ANTARA News) - Moratorium atau penghentian sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi dan Timur Tengah bukan solusi tepat untuk menyelesaikan permasalahan pekerja migran, kata pengamat hubungan internasional dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nur Azizah.

"Penghentian pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri bukan solusi tepat dalam menyelesaikan permasalahan, kecuali pemerintah mampu menjamin adanya lapangan kerja bagi mereka dalam memperoleh penghasilan," katanya di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, bekerja di luar negeri adalah pekerjaan yang harus dilakukan bagi sebagian orang, terutama bagi masyarakat yang hidup ditengah kemiskinan. Hal itu merupakan suatu kebutuhan, mengingat sulitnya akses bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan di negeri sendiri.

Selain itu, kultur Arab yang masih menganut budaya patriarkis sangat tidak menghargai pekerjaan domestik dan perempuan, sehingga hak-hak tenaga kerja wanita yang bekerja di negara itu tidak dapat terlindungi dengan baik.

"Hukuman pancung yang dialami Ruyati binti Satubi di Arab Saudi seharusnya menjadikan pemerintah membenahi dan memperbaiki sistem perlindungan terhadap TKI di luar negeri," kata dosen Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini.

Sedangkan mengenai diplomasi, menurut dia pemerintah masih menggunakan pencitraan tanpa melakukan sesuatu yang menyejahterakan rakyat karena hal yang diperhatikan pemerintah bukan sesuatu yang substansial.

"Sistem politik di Indonesia cenderung menghasilkan kebijakan yang tidak substansial, sehingga tidak menyelesaikan masalah kerakyatan," katanya.

Menurut dia, penyelesaian yang dilakukan pun tidak lagi pada tingkat menteri, tetapi di tingkatan yang lebih tinggi, yakni antara Presiden Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi.

"Untuk menyelesaikan permasalahan perlu menggunakan hati nurani dan logika, sehingga kebijakan yang diambil mampu melindungi kepentingan publik. Pemimpin juga harus memiliki visi dalam menyejahterakan rakyatnya," katanya.

(B015/M008)