RAPBN 2012 Siap ke Paripurna DPR

Jakarta (ANTARA News) - Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2012 siap diajukan untuk mendapatkan pengesahan dalam rapat paripurna DPR 5 Juli 2011 mendatang.

Hal tersebut menjadi kesepakatan rapat Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah untuk membahas laporan dan pengesahan hasil kerja panja-panja dalam rangka pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN 2012 di Jakarta, Kamis malam.

Asumsi makro 2012 yang direncanakan dan telah disepakati antara lain pertumbuhan ekonomi 6,6-7 persen, inflasi 4-5,3 persen, suku bunga SPN 3 bulan 5,5-6,75 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp8.600-Rp9.100, harga minyak mentah Indonesia (ICP) 75-95 dolar AS per barel dan lifting minyak 950-970 ribu barel per hari.

Setelah dilakukan rapat panitia kerja (Panja) hanya harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan lifting minyak yang tidak mengalami perubahan asumsi dari yang sebelumnya diajukan oleh pemerintah.

Asumsi yang mengalami perubahan antara lain pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya ditetapkan 6,5-6,9 persen, inflasi 3,5-5,5 persen, suku bunga SPN 3 bulan 5,5-7,5 persen dan nilai tukar rupiah Rp9.000-Rp9.300.

"Memang banyak perubahan karena asumsi ini telah mempertimbangkan dengan kondisi terkini dibandingkan pada waktu kita mengajukan pada Oktober tahun lalu," ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat ditemui seusai rapat.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 7 persen dengan terus menjaga stabilitas ekonomi, selain karena kondisi perekonomian global yang semakin prospektif.

"Untuk mendukung pencapaian ekonomi tersebut, pemerintah akan terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi baik dari sisi harga (inflasi) maupun nilai tukar rupiah terhadap dolar AS," ujar Menkeu.

Pemerintah juga akan berupaya memperkuat fundamental perekonomian melalui penciptaan kebijakan yang mendukung penciptaan ekspansi ekonomi tinggi dan penciptaan stabilitas ekonomi makro secara berkesinambungan.

Selain itu, pemerintah akan melakukan evaluasi secara menyeluruh dan menciptakan inovasi serta kebijakan baru dalam berbagai dimensi ekonomi seperti aspek regulasi, prosedur bisnis, hukum, perpajakan, pengadaan tanah, kinerja birokrasi dan kondisi infrastruktur.

(S034/Z002)