RI harus suarakan investasi berkelanjutan untuk petani kecil pada G20

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Republik Indonesia perlu menjadikan posisi Presidensi G20 untuk menyuarakan pentingnya mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkeadilan, termasuk untuk kalangan petani skala kecil.

"Indonesia harus berani menyuarakan dan menawarkan model pembangunan atau investasi sektor pertanian yang tidak hanya berkelanjutan dan resilien, namun juga berkeadilan terutama bagi para petani skala kecil, perempuan dan anak muda di pedesaan sebagai produsen dan penyedia pangan," kata Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah kepada Antara di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, selama ini kerap disaksikan beragam investasi yang dilakukan di berbagai daerah justru melahirkan kelompok marginal dan menjadi korban, di antaranya petani skala kecil.

Padahal, lanjutnya, mandat konstitusi mengatakan Indonesia tidak hanya harus tahan pangan namun juga berdaulat, sehingga petani sebagai produsen pangan penting diperhatikan.

"Salah satu bentuknya kita harus makin besar melakukan investasi di model pertanian ekologis, penggunaan teknologi ramah lingkungan dan sosial dan tentu saja adil bagi petani, perempuan dan anak muda di pedesaan," katanya.

Dengan Presidensi G20, menurut dia, ini merupakan kesempatan yang baik bagi Indonesia karena sebagai tuan rumah untuk bisa mengambil keuntungan dari forum ini terutama terkait pembangunan sektor pangan.

Sementara itu Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai kenaikan harga pangan yang terjadi di awal tahun 2022 ini merupakan sesuatu yang luar biasa aneh di tengah potensi sumber daya alam Indonesia yang luar biasa.

Johan mengemukakan kenaikan harga pangan tentu akan menyebabkan ketidakpastian konsumsi pangan masyarakat dan akan berpengaruh kepada kualitas sumber daya manusia yang menjadi visi dari pemerintah.

Terkait pangan Menteri BUMN Erick Thohir mendorong holding BUMN Pangan ID FOOD untuk memperbaiki supply chain atau rantai pasokan pangan yang selama ini dinilai masih belum ada kepastian dan koordinasi.

"Ekosistem yang ada di BUMN mengenai supply chain antara grup pangan BUMN harus bisa diperbaiki dan ditingkatkan," ujarnya dalam acara peluncuran BUMN Pangan ID FOOD di Jakarta, Rabu (12/1).

Pemerintah RI resmi meluncurkan ID FOOD guna menciptakan transformasi ekosistem pangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir guna meningkatkan inklusivitas dan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan.