"Kami berharap kurikulum prototipe ini nantinya dapat dilaksanakan di Provinsi Banten selama pandemi yang menunjukkan berkurangnya pengetahuan (learning loss), " kata Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek, Zulfikri Anas saat sosialisasi kurikulum dalam rangka perbaikan pembelajaran di Lebak, Banten, Sabtu.
Kegiatan sosialisasi kurikulum prototipe dihadiri ratusan peserta dari perwakilan asosiasi profesi guru, perguruan tinggi, guru, kepala sekolah, pengawas, hingga lembaga masyarakat di Provinsi Banten.
Baca juga: Kesadaran lingkungan ada dalam Kurikulum Prototipe
Kurikulum darurat ini juga memberi fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid (teach at the right level). "Ini yang menjadi latar belakang pengembangan kurikulum prototipe,” ujar Zulfikri
Zulfikri menyampaikan kurikulum prototipe telah diterapkan di sekolah penggerak pada tahun 2021. Pada tahun ini, kurikulum prototipe menjadi salah satu kurikulum yang dapat dipilih oleh sekolah yang berminat, selain kurikulum 2013 dan kurikulum darurat.
“Keputusan terpenting ada di bapak ibu semua, jadi saat ini tidak ada perintah wajib, tapi pilihan. Ada empat kurikulum yang bisa dipilih, salah satunya adalah kurikulum prototipe,” katanya.
Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni yang hadir dalam sosialisasi ini menuturkan kurikulum prototipe memangkas waktu pembelajaran yang terkait teori. Dalam kurikulum ini, pembelajaran akan lebih banyak dilakukan berbasis proyek.
“Kurikulum prototipe ini memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan potensi siswa. Karena, berbasis proyek, siswa bisa mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki secara maksimal,” kata Ali Zamroni.
Ali Zamroni menyatakan dirinya sepakat dengan rencana Kemendikbudristek untuk melakukan sosialisasi kurikulum prototipe secara masif.
Bahkan, dirinya mengusulkan pemangku kepentingan di bawah dinas pendidikan baik provinsi, kabupaten, maupun kota harus menjadi ujung tombak dalam sosialisasi.
Baca juga: P2G apresiasi Kemendikbudristek buka ruang untuk kurikulum prototipe
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Tabrani mengatakan melalui sosialisasi ini kegundahan pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan di Provinsi Banten sedikit terjawab, meskipun baru dua kabupaten/kota yang memiliki sekolah penggerak, yaitu Kota Tangerang dan Kabupaten Pandeglang.
"Hari ini kita memahami bahwa kurikulum ini dirancang untuk menyederhanakan pembelajaran, yang harapannya dapat meringankan beban guru sekaligus mengembangkan potensi anak,” ujarnya.
Pada tahun 2022, kata dia, setelah Kota Tangerang dan Kabupaten Pandeglang, ada dua daerah lagi yang akan menjadi target sekolah penggerak di Banten, yaitu Cilegon dan Lebak.
Tabrani menjelaskan kurikulum prototipe memang dimulai dari sekolah-sekolah penggerak. Bagi sekolah yang belum menjadi sekolah penggerak menjadi opsi, artinya sekolah boleh melaksanakan atau tidak.
Tabrani mengajak kepada sekolah penggerak di Banten untuk mengimbaskan kurikulum prototipe kepada sekolah-sekolah lain di sekitarnya. Namun, yang namanya pengimbasan sifatnya hanya mengajak kepada sekolah-sekolah yang akan diimbas, tidak bisa dipaksakan karena menyangkut soal kesiapan.
Kepala SD Negeri 2 Bintang Resmi, Cipanas, Kabupaten Lebak Nurbeti mengatakan sekolah yang dipimpinnya menyambut baik hadirnya kurikulum prototipe. Karena, tantangan yang besar untuk menjalankan kurikulum 2013 secara utuh di masa pandemi.
"Di daerah kami tidak semua anak memiliki fasilitas teknologi yang memadai, jaringan juga susah. Jadi, memang sangat kesulitan,” ucapnya.
Baca juga: Kemendikbudristek : Kurikulum darurat kurangi dampak "learning loss"
Baca juga: Kurikulum darurat pastikan kompetensi yang harus dicapai terpenuhi
Ia mengaku selama pandemi, selain PTM terbatas, guru-guru di sekolah harus menyambangi murid ke rumah-rumah untuk menyampaikan materi pelajaran. Akibatnya, sulit bagi para guru untuk menuntaskan kewajiban kurikulum. “Anak-anak yang rumahnya berdekatan berkumpul di satu rumah, nanti gurunya ke sana. Itu hampir setiap hari,” ujarnya.
Kesulitan yang sama tidak hanya dirasakan oleh para guru dan kepala sekolah, tapi juga pengawas.
Ketua kelompok kerja pengawas sekolah di kelurahan Cipanas Yulyadi mengamini apa yang diungkapkan oleh para kepala sekolah.
Ia mengaku kurangnya tenaga pengawas sulit baginya untuk memastikan setiap guru menuntaskan kurikulum. “Sekolah di Lebak ada sekitar 700, sementara pengawas hanya ada 35 orang. Saya sendiri harus mengawasi 27 sekolah, itu tantangan yang luar biasa,” ujarnya.
Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2022
