Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa mengemukakan hal itu di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
Saan menganggap Presiden SBY bisa meminta pertanggungjawaban kepada kementerian bersangkutan. Sebab rapor masing-masing kementerian ada ditangan SBY.
Sementara itu, terkait pembentukan Satuan Tugas Khusus Tenaga Kerja Indonesia, Saan mengatakan antara Satgas dan BNP2TKI diharapkan saling sinergi untuk bisa melindungi dan menyelesaikan berbagai problem TKI. Karena itu, ia menganggap pembentukan Satgas bisa mendukung lembaga yang sudah ada.
"Pembentukan satgas menunjukan betapa pentingnya TKI," kata anggota Komisi III DPR RI itu.
Ditanya soal rencana pemotongan anggaran di Kementerian tersebut, Saan mengaku tak setuju. Sebab hal ini justru menyulitkan pemerintah.(*)
(zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
