Kinerja Bupati/Walikota se-Bali Dinilai

...biaya yang harus dibayar masyarakat untuk menerima pelayanan harus secara terbuka... mencegah pungutan tidak resmi...

Denpasar (ANTARA News) - Upaya perbaikan kualitas pelayanan publik di Provinsi Bali terus dilakukan, salah satunya dengan menilai kinerja para bupati/walikota di daerah ini melalui peraihan predikat unggul Citra Bhakti Abdi Negara.

"Pulau Dewata yang terdiri atas sembilan kabupaten dan kota akan memilih tiga pengelola pemerintahan terbaik untuk diajukan ke pemerintah pusat di Jakarta," kata Kepala Biro Organisasi Kantor Gubernur Bali, Dewa Made Indra di Denpasar Kamis.

Penilaian kinerja bupati/walikota sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dilakukan tim independen dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dan kalangan akademisi.

Kali ini akan menilai delapan kabupaten/kota dari sembilan yang ada sebab kabupaten Jembrana tidak diikutsertakan dalam lomba karena sudah pernah sebagai juara tingkat nasional pada 2006.

"Siap atau tidak siap kabupaten dan kota di Bali harus mengikuti program ini yang penilaiannya akan dimulai Juli 2011, sebab kinerja yang dilombakan adalah hasil pembangunan selama tiga tahun terakhir mulai 2008," katanya.

Penilaian itu penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, baik dalam bentuk jasa ataupun perizinan sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 5/2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Ia menyebutkan, kinerja bupati yang dinilai antara lain peningkatan kualitas pelayanan publik melalui keterbukaan dan standarisasi pelayanan; meliputi persyaratan, sasaran waktu penyelesaian, dan biaya yang harus dibayar rakyat.

"Berapa biaya yang harus dibayar masyarakat untuk menerima pelayanan harus secara terbuka dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tindakan ini berupaya mencegah pungutan tidak resmi," katanya.

Percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik pada pemerintahan kabupaten memerlukan komitmen kuat, kreativitas, inovasi, dan terobosan dari kepala pemerintahan dan jajaran dalam kebijakan pelayanan publik.

Indra berharap, melalui penilaian penyelenggaraan pelayanan publik di daerah ini dapat diketahui bupati/wali kota yang memiliki kinerja yang terbaik dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
(ANTARA)