Penerapan kartu tanda vaksinasi telah menghadapi beberapa tentangan di kalangan publik setelah Presiden Emmanuel Macron mengkritik keras kalangan orang yang tidak divaksin.
Senat Prancis mendukung langkah-langkah pembatasan dan undang-undang untuk kartu tanda vaksinasi COVID yang diterapkan pemerintah, dengan 249 suara mendukung dan 63 menentang.
Undang-undang untuk kartu tanda vaksinasi tersebut telah disetujui oleh majelis rendah parlemen Prancis pada awal Januari.
Macron dan anggota partainya yang berkuasa, La Republique En Marche, telah meningkatkan kampanye mereka tahun ini untuk melawan orang-orang yang tidak divaksin anti-COVID. Langkah itu dilakukan saat Prancis sedang memerangi gelombang kelima wabah virus corona.
Pada Januari, Macron mengatakan kepada surat kabar Le Parisien bahwa dia ingin "membuat kesal" orang-orang yang tidak divaksin dengan membuat hidup mereka begitu rumit sehingga mereka akhirnya mau disuntik vaksin COVID.
Pada Rabu (12/1), Prancis mencatat 361.719 kasus baru COVID dalam 24 jam terakhir, dan 246 tambahan korban jiwa di rumah sakit.
Para guru di Prancis juga melakukan mogok kerja secara massal pada Kamis (13/1) karena menilai pemerintah telah gagal untuk mengambil kebijakan yang masuk akal bagi sekolah dalam mengelola pandemi COVID atau melindungi siswa dan staf dengan benar dari infeksi virus corona.
Sumber: Reuters
Baca juga: Strategi COVID untuk sekolah "kacau", guru di Prancis mogok
Baca juga: Politisi Prancis diserang massa yang menentang kartu kesehatan
Paris bermandikan cahaya biru rayakan presidensi Prancis di EU
Penerjemah: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2022
