Jakarta (ANTARA News) - Partai Golkar menilai, parliementary threshold (PT) atau ambang batas keterwakilan partai politik di DPR RI tak perlu dibahas di Sekretariat Gabungan (Setgab).
Penilaian tersebut disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
"Saya pikir, PG tak akan membahasnya di Setgab. Tidak perlulah dibahas. Kita selesaikan saja di DPR RI ini," kata Ade.
Ia menyebutkan, bagi Partai Golkar, masalah PT bukan masalah strategis, bukan menyangkut kepentingan negara dan tidak berkaitan langsung dengan masyarakat.
"Namun bagi Golkar tak masalah kalau masalah PT dibahas di Setgab. Kalau tidak juga tidak apa-apa," ungkap Ade.
Selain itu, keenganan PG untuk membahas PT di Setgab karena dalam salah satu klausul kontrak koalisi tidak diharuskan untuk dilakukan penyeragaman pendapat.
"Misi Setgab tetap terpenuhi sebab dalam klausul kontrak koalisi, tidak harus penyeragaman dalam berbagai hal, kan boleh berbeda," sebut dia.
Yang pasti, katanya, bila PT dibahas di Setgab, maka Golkar tidak akan mengubah angka 5 persen yang sudah menjadi keputusan final partai.
"Silahkan dibahas di Setgab, tapi Golkar tidak akan berubah dan tetap pada angka 5 persen. Kita sudah punya posisi," kata Ade.
Ia menambahkan, hingga saat ini, Partai Golkar belum menerima undangan rapat dari Sekretaris Setgab Syarief Hasan.
"Kita kan selama ini kalau ada rapat, dapat undangan dari Pak Sayrief Hasan. Sampai hari ini kita (PG) belum mendapat undangan," sebutnya.
(zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011