254.452 aset kabupaten serang tidak jelas

"Barangnya ada tapi belum diketahui belinya dari mana

Serang (ANTARA News) - Kepala Bidang Aset Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang, Lukman Harus, mengatakan, sebanyak 253.452 aset kabupaten itu belum teridentifikasi asal usulnya.

"Barangnya ada tapi belum diketahui belinya dari mana. Aset itu khan ada karena belanja modal atau hibah," katanya, di Serang, Banten, Selasa.

Menurut dia, terdapat barang yang saat ini menjadi aset Pemerintah Kabupaten Serang belum diketahui dibeli tahun berapa dan sumber keuangannya dari mana. "Yang seperti itu kita berikan nilainya satu di laporan," katanya.

Ketidaklengkapan administrasi kepemilikan tanah kebanyakan berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

Pihaknya, kata Lukman, terus melakukan perbaikan dan pembenahan aset untuk mendukung pencapaian penilaian wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.

"Kekurangan penilaian BPK itu paling banyak berasal dari catatan aset yang kurang lengkap," katanya.

Ia juga mengungkapkan, saat ini tanah milik Pemkab Serang baru 10,22 persen yang jelas kepemilikan dan data administrasinya.

"Baru segitu yang jelas secara de jure. Sisanya belum ada. Bahaya khan kalau ada klaim-klaim dari masyarakat. Kita juga sedang benahi ini," kata Lukman seraya mengatakan,

"Mungkin dulu itu pas banyak dibangun SD-SD inpres. Saat itu kan masyarakat ngasih aja tanahnya untuk pemerintah. Sekarang ahli warisnya yang banyak menggugat," katanya.

Lukman juga mengungkapkan, pihaknya terus mengecek barang-barang inventaris di setiap satuan kerja perangkat daerah.

Ia memperkirakan, masih banyak kendaraan milik Pemkab Serang yang tidak tercatat di Kartu Inventaris Barang.

"Yang diserahkan ke Kota Serang, itu juga masih ada yang tercatat. Nanti harus ada surat keputusan penghapusannya. Atau malah sebaliknya ada di KIB tapi tidak ada barangnya. Nanti administrasinya, STNKnya diakurkan dengan catatan di bidang aset," kata Lukman.

Sementara ini, Pemerintah Kabupaten Serang, lanjut Lukman, memiliki 1.937 kendaraan dinas terdiri dari mobil dan motor.

"Mayoritas kondisinya masih bagus. Kalau mobil paling ada 50-an yang harus sudah diganti. Ada 12 yang sudah betul-betul tidak jalan," kata Lukman.

Ia mengatakan, semakin baik perawatan yang dilakukan pemiliknya, maka semakin lama usia kendaraan. Meski demikian, kata Lukman, saat ini perencanaan kebutuhan barang milik daerah termasuk kendaraan dinas oleh satuan kerja perangkat daerah masih lemah.

Hal itu tampak dari masih adanya SKPD yang belum merencanakan secara utuh kebutuhan perawatan kendaraan dinas.

"Perawatan kendaraan dinas itu bukan hanya oli dan bahan bakar minyak saja. Ada hal lain," kata Lukman.

Menurut Lukman, anggaran pemeliharaan kendaraan ditanggung APBD melalui masing-masing SKPD.

"Untuk BBM, suku cadang, itu sesuai kemampuan anggarannya SKPD masing-masing. Kalau untuk angkanya saya tidak tahu. Tapi saya yang pakai mobil, satu bulan itu dapat 60 liter bensin dan satu galon oli. Kalau biaya perawatan itu tergantung kalau ada kerusakan," katanya.

Ia mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang daerah terbagi menjadi lima macam berdasarkan kartu inventaris barang (KIB).

"Kita memiliki 2.409 item gedung dan bangunan, 1.584 item jembatan dan irigasi, 5.759 aset lainnya meliputi buku kemudian barang-barang yang belum tercantum di item-item sebelumnya," kata Lukman. (PSO211)