Utusan PBB desak ASEAN lakukan pendekatan inklusif pada krisis Myanmar

Bangkok (ANTARA) - Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Myanmar Noeleen Heyzer mendesak negara-negara ASEAN untuk mendukung upaya internasional yang melibatkan semua pihak dalam menangani krisis di Myanmar yang dikuasai militer.

Heyzer melakukan pembicaraan secara virtual dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen yang menjabat sebagai ketua ASEAN tahun ini.

Mereka membahas upaya bersama untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan mengupayakan kemajuan implementasi Konsensus Lima Poin yang telah disepakati oleh para pemimpin ASEAN menjadi poin rencana perdamaian bagi Myanmar.

"Utusan khusus menganjurkan langkah-langkah membangun kepercayaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk organisasi etnis bersenjata," demikian pernyataan PBB yang dirilis pada Kamis, mengenai pertemuan Heyzer dengan Hun Sen.

Myanmar berada telah berada dalam kekacauan selama hampir satu tahun terakhir sejak kudeta oleh militer terhadap pemerintahan terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi. Kudeta itu kemudian direspons oleh rakyat dengan demonstrasi besar-besaran serta pertempuran di berbagai wilayah oleh tentara etnis minoritas dan milisi.

Sedikitnya 1.400 warga sipil tewas selama gerakan pembangkangan dan perlawanan terhadap kekuasaan militer itu, menurut kelompok aktivis yang dikutip PBB.

Penanganan atas konflik tersebut telah menyebabkan perselisihan di ASEAN, yang mengecualikan pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing dalam KTT tahun lalu karena dinilai gagal menghormati komitmen perdamaian.

Utusan khusus ASEAN untuk Myanmar tahun lalu, yaitu Menteri Luar Negeri II Brunei Darussalam Erywan Yusof, meminta pertemuan dengan semua pemangku kepentingan termasuk dengan Suu Kyi yang berada di penjara, sebagai syarat untuk berkunjung ke Myanmar. Namun, permintaan itu ditolak junta.

Utusan Kamboja untuk Myanmar Prak Sokhonn mengatakan pendekatan seperti itu tidak produktif.

Karena itu, Heyzer mendesak Prak Sakhonn bekerja sama dengannya dan komunitas internasional pada "strategi terkoordinasi untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan dilakukannya dialog inklusif."

"Dia (Heyzer) menekankan solusi yang diperlukan berasal dari keterlibatan langsung dan juga mendengarkan dengan seksama semua pihak yang terkena dampak," kata PBB.

Hun Sen mengunjungi Min Aung Hlaing pekan lalu. Langkah itu dinilai kelompok hak asasi manusia berisiko melegitimasi kudeta militer tahun lalu dan tindakan keras junta terhadap ribuan aktivis demokrasi dan pendukung pemerintah Suu Kyi yang telah digulingkan.

Sumber: Reuters