Presiden Mampu Selesaikan Kasus Nazaruddin dan Nunun

Depok (ANTARA News) - Direktur Kajian Politik Center for Indonesian National Policy Studies (CINAPS) Guspiabri Sumowigeno menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mampu menyelesaikan kasus Nazaruddin dan Nunun Nurbaeti.

"Sebagai pemimpin negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, Presiden Yudhoyono sebagai pribadi memiliki bobot pengaruh yang besar kepada para pemimpin negara lain di kawasan tersebut," kata Guspiabri, di Depok, Jabar, Selasa.

Menurut dia, kepala negara bukan saja bisa memanfaatkan jalur-jalur formal, tetapi juga bersedia menggunakan pengaruh pribadinya atas para pemimpin kawasan, khususnya Singapura, karena penyelesaian dengan cara tersebut akan lebih menjanjikan.

"Saya berharap Yudhoyono dapat menyampaikan permintaan pribadinya pada PM Singapura untuk menidaklanjuti permintaan menangkap dan mengirim Nunun dan Nazaruddin ke Indonesia, baik dengan menelpon, berkirim surat maupun mengirim utusan pribadi untuk menemui PM Singapura," katanya

Langkah ini, katanya selain akan ditangkap publik nasional sebagai kesungguhan presiden untuk memberantas tindak korupsi, juga akan dipahami otoritas Singapura sebagai isyarat bahwa pengungkapan kasus Nazaruddin khususnya, yang merupakan anak buah langsung Presiden di Partai Demokrat, tidak akan mengganggu stabilitas politik Indonesia.

Dikatakannya bukan tidak mungkin, keraguan Singapura untuk menindaklanjuti permintaan formal yang telah disampaikan karena adanya kekhawatiran bahwa pengembalian Nazaruddin dapat mengganggu situasi politik di tanah air, karena Singapura sangat berkepentingan dengan stabilitas politik Indonesia.

Sebaliknya, bila permintaan khusus melalui jalur pribadi Presiden Yudhoyono tak disampaikan pada otoritas Singapura, itu bisa merupakan isyarat agar negara tetangga itu mengambil langkah untuk mendiamkan permintaan yang disampaikan melalui jalur formal.

Di sinilah terlihat bagaimana kompleksitas eksternal harus diperhitungkan dalam membangun rezim anti korupsi di Indonesia.

Kepentingan asing terutama negara kawasan yang membutuhkan stabiltias politik di Indonesia dapat merintangi upaya memberantas korupsi, karena bagi Indonesia berlaku adagium "too big to fail".

"Ketidakstabilan politik di Indonesia mengandung resiko yang amat besar bagi kawasan asia tenggara," katanya.(*)

(T.F006/D009)