Pengamat: Presidensi G20 momentum kebangkitan pariwisata bahari

G20 bisa digunakan sebagai momentum kebangkitan pariwisata bahari berbasis kerakyatan di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Pengamat kelautan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan agar kesempatan menjadi Presidensi G20 pada tahun 2022 ini harus dijadikan sebagai momentum untuk kebangkitan pariwisata bahari nasional.

"G20 bisa digunakan sebagai momentum kebangkitan pariwisata bahari berbasis kerakyatan di Indonesia," kata Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Kamis.

Menurut Abdul Halim, dengan daya tarik wisata bahari yang dimiliki beragam daerah di Tanah Air, pemerintah bisa berkolaborasi dengan masyarakat kelautan dan perikanan untuk menyelenggarakan pelbagai seremoni hingga jelang pelaksanaan KTT G20.

Ia mengingatkan bahwa bila bidang pariwisata bahari dapat bergerak kembali dan melesat kinerjanya, maka praktis juga bisa turut mengangkat kinerja lainnya seperti produksi perikanan dan kelautan Nusantara.

Hal tersebut, menurut dia, karena dengan merebaknya pariwisata bahari juga dapat meningkatkan ekspose berbagai kalangan yang menjadi wisatawan terhadap pengenalan produk dan ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia.

"Kalau pariwisata bergerak, praktis produk perikanan dan kelautan lainnya ikut terangkat, karena di situlah terjadi pengenalan produk, ekspor produk," paparnya.

Abdul Halim berpendapat bahwa seluruh provinsi di Indonesia memiliki potensi yang sama besar terkait pariwisata bahari, bergantung kepada kesiapan kolaborasi pusat dan daerah untuk memfasilitasi kebangkitan pariwisatanya, misalnya kesiapan jalur transportasi dan akomodasi atau tmpat penginapan.

Sebagaimana diwartakan, Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Bungus KKP, Nia Naelul Hasanah Ridwan, menerangkan bahwa pariwisata bahari merupakan segmen pariwisata terbesar, terutama untuk negara dengan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengandalkan ekosistem laut yang sehat.

Untuk itu, ujar dia, pengembangan pariwisata harus menjadi bagian dari pengelolaan wilayah pesisir terpadu untuk membantu melestarikan ekosistem yang rapuh dan berfungsi sebagai wahana untuk mempromosikan ekonomi biru.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, optimistis wisata bahari dapat menjadi pilihan utama masyarakat, pasalnya KKP memiliki pesisir dan ruang laut dari Sabang hingga Merauke yang bisa dimanfaatkan sebagai destinasi wisata bahari.