Jampersal Jayapura Tekan Angka Kematian Ibu dan Anak

Penanganan bantuan persalinan yang diberikan pemerintah melalui dinas kesehatan tersebut, tidak hanya berhenti sampai persalinan saja, akan tetapi petugas medis yang akan menangani persalinan tersebut, juga membantu memasang alat kontrasepsi.

Sentani, Papua (ANTARA News) - Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Hairul Lee mengatakan, program jaminan persalinan yang dicanangkan pemerintah membantu menekan angka kematian ibu dan bayi, serta membantu program keluarga berencana.

"Para ibu hamil dijamin sejak proses kehamilan hingga masa nifas," kata Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Hairul Lee di Sentani, Selasa.

Ia mengatakan, penanganan bantuan persalinan yang diberikan pemerintah melalui dinas kesehatan tersebut, tidak hanya berhenti sampai persalinan saja, akan tetapi petugas medis yang akan menangani persalinan tersebut, juga membantu memasang alat kontrasepsi.

Dikatakan, program jaminan persalinan (Jampersal) ini sebenarnya tidak bertentangan dengan program KB yang sebelumnya dicanangkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

"Akan tetapi, nantinya saling membantu dan saling melengkapi," ujarnya, menjelaskan.

Dalam program Jampersal ini, kata Hairul, tidak melihat status sosial ekonomi si ibu hamil, karena semuanya mendapatkan bantuan gratis dalam persalinan.

"Mungkin karena tujuan itu untuk menekan angka kematian bayi dan ibu hamil tersebut," katanya, menjelaskan.

Menurut dia, setiap ibu hamil nantinya akan mendapat bantuan biaya persalinan sebesar Rp420 ribu, dengan rincian klaim persalinan yang didapat ibu hamil sebesar Rp40 ribu sebagai ganti biaya pemeriksaan kandungan, Rp350 ribu sebagai ganti biaya persalinan, dan Rp30 ribu untuk mengganti biaya pascapersalinan atau di saat nifas.

Pemerintah menganggarkan dana Rp1,2 triliun untuk program Jampersal gratis di tahun 2011 dengan estimasi kelahiran kasar 4,8 juta jiwa.

Masyarakat hanya membutuhkan tanda pengenal untuk dapat dilayani gratis di rumah sakit kelas III milik pemerintah atau RS swasta, termasuk di bidan mitra Dinas Kesehatan setempat.

Di Kabupaten Jayapura, menurut dia, pelayanan Jampersal sudah berjalan sejak Januari 2011 dan dilakukan di semua pusat layanan kesehatan masyarakat (puskesmas) yang ada di 19 distrik, bidan mitra dinas kesehatan Kabupaten Jayapura.

Meskipun, anggaran untuk Jampersal belum turun hingga saat ini. Namun, pihaknya telah mengintruksikan seluruh puskesmas yang ada di daerah ini untuk mencatat klaim Jampersal.

(T.KR-HLM/C/C004/C004) (ANTARA)