Komnas Perempuan: Pengesahan RUU TPKS mendesak dan genting

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terus meningkat setiap tahun.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan kebutuhan untuk pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) mendesak dan genting melihat kondisi saat ini.

"Komnas Perempuan bersama gerakan perempuan dan masyarakat sipil sudah 10 tahun mengampanyekan setop kekerasan seksual," kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani pada webinar Doa Lintas Iman untuk Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Jakarta, Rabu.

Dikatakan pula bahwa desakan pentingnya RUU TPKS untuk segera disahkan mengingat kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terus meningkat setiap tahun.

Bahkan, kejahatan tersebut tak jarang juga terjadi di lingkungan yang dianggap aman bagi para korban, misalnya lingkup pendidikan, tempat bekerja, tetangga, hingga keluarga korban sendiri.

Secara khusus, sejak 2010 Komnas Perempuan telah mengumpulkan data untuk memastikan isu-isu soal kekerasan seksual. Tujuannya agar lebih dimengerti masyarakat sebagai dasar pemikiran untuk mengembangkan draft RUU TPKS yang sedang dibahas.

Dalam perjalanannya, pada tahun 2016 atau pertama kalinya RUU TPKS dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional terdapat sejumlah hambatan.

Mulai dari perbedaan pendapat, isu kebohongan, hingga kebencian, kata dia, turut mewarnai proses RUU TPKS tersebut di tengah masyarakat.

Akibatnya, proses RUU TPKS menjadi undang-undang menjadi lama. Akan tetapi, Komnas Perempuan menyakini dengan kekuatan bersama maka RUU TPKS bisa masuk kembali dalam Program Legislasi Nasional pada tahun 2020 hingga 2024.

Terakhir, dia mengajak semua pihak untuk saling bergandengan tangan mendorong secepatnya pengesahan RUU TPKS menjadi undang-undang guna melindungi masyarakat, terutama kaum perempuan dan anak-anak.