Anggota DPR: Wacana pembentukan BLU batu bara harus dikaji mendalam

Perlu kita kaji secara mendalam skema BLU ini. Karena secara umum ini menambah kelembagaan baru untuk penarikan iuran ekspor batu bara. Saya masih khawatir ini belum tentu berjalan secara efektif

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta wacana terkait rencana pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) pengadaan batu bara untuk PLN agar dapat dikaji secara mendalam agar tidak malah merepotkan pengusaha dan PLN dalam mendapatkan batu bara.

"Perlu kita kaji secara mendalam skema BLU ini. Karena secara umum ini menambah kelembagaan baru untuk penarikan iuran ekspor batu bara. Saya masih khawatir ini belum tentu berjalan secara efektif," kata Mulyanto dalam rilis di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, bila hasil iuran tersebut terhambat masuk ke PLN, maka ke depannya berpotensi menyulitkan PLN dalam membeli batu bara seharga pasar.

Mulyanto menambahkan cenderung Pemerintah mempertahankan kebijakan Domestic Marketing Obligation (DMO) yang sudah berjalan selama ini.

"Pemerintah hanya perlu melakukan beberapa penyempurnaan di aspek pasokan dan permintaan agar ketentuan ini dapat terlaksana dengan efektif," ungkapnya.

Di sisi pasokan (supply), tambah Mulyanto, Pemerintah perlu meningkatkan aspek pengawasan dan sanksi terhadap pengusaha batu bara nakal. Sementara di sisi permintaan, kata Mulyanto Pemerintah perlu menekan PLN agar memperbaiki manajemen sistem perencanaan dan pembelian batu bara agar lebih efisien.

Ada beberapa hal yang diusulkan Mulyanto agar pembelian batu bara oleh PLN lebih efisien, di antaranya membuat kontrak jangka panjang, tidak membeli via trader, membangun sistem transportasi dan logistik serta beli dengan harga di tempat bukan di mulut tambang.

Sebagaimana diwartakan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengungkapkan skema Badan Layanan Umum (BLU) batu bara akan mirip dengan BLU lainnya, salah satunya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"BPDKS itu konteksnya pemerintah berkoordinasi dengan sektor usaha untuk mendorong hilirisasi," ujar Febrio dalam Taklimat Media – Tanya BKF yang bertajuk "Dinamika Ekonomi Terkini dan Strategi Kebijakan Fiskal" di Jakarta, Rabu.

Dalam BPDKS, terdapat konteks reformasi di mana pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta mengkolaborasikan kebijakan yang bagus, sehingga Program B30 bisa didorong untuk meningkatkan ekspor biofuel. Maka dari itu, ia menegaskan saat ini pihaknya sedang mendesain mekanisme BLU batu bara agar bisa lebih baik dan menghindari risiko yang tidak perlu.

Sementara itu, PT PLN (Persero) telah menyiapkan strategi khusus menjaga ketahanan batu bara agar krisis energi primer pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tidak terulang kembali.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan salah satu upaya yang dilakukan perseroan adalah mengembangkan aplikasi pemantauan batu bara yang sekarang ada di PLN, yaitu batu bara daring menjadi super sistem digital.

"Sistem monitoring digital ini mampu memberikan peringatan dini terkait ketersediaan batu bara yang sudah mendekati level tertentu, sistem antrean pemuatan batu bara, bahkan sampai pemantauan data pemasok dalam mengirimkan batu bara sesuai komitmen kontraktualnya secara realtime," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Semua sistem administrasi dibuat digital yang terverifikasi dengan legal dan sah digunakan. Sistem monitoring ini juga terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.