Menkeu: Anggaran Perlindungan TKI Bisa Ditambah

Itu ada pos-pos yang dapat diperuntukkan bagi menjaga hak-hak hukum dari WNI, bahwa dana itu nanti harus ditingkatkan dan diperluas, tentu bisa kita bicarakan.

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengatakan anggaran untuk perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri bisa ditingkatkan untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan mereka.

"Hal-hal yang terkait dengan asuransi bencana terkait dengan kegiatan untuk menjaga warga negara Indonesia yang ada di luar negeri itu menjadi perhatian pemerintah," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Senin.

Menkeu menjelaskan pemerintah perlu menjaga keselamatan TKI karena mereka memberikan penerimaan devisa yang besar, itu sebabnya hak-hak mereka juga perlu dilindungi.

Untuk itu, Menkeu mengusulkan adanya kenaikan anggaran untuk perlindungan TKI dalam APBN 2012 mendatang yang dimasukkan dalam anggaran Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Hukum dan HAM.

"Itu ada pos-pos yang dapat diperuntukkan bagi menjaga hak-hak hukum dari WNI, bahwa dana itu nanti harus ditingkatkan dan diperluas, tentu bisa kita bicarakan," ujarnya.

Menkeu juga setuju dengan pendapat dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bahwa pengiriman TKI harus dibatasi atau dihentikan, khususnya terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Ia tidak bermaksud menyinggung isu gender, namun terkait kejadian hukuman pancung yang menimpa Ruyati di Arab Saudi, akan lebih baik apabila hanya TKI pria saja yang bekerja di sektor informal sementara TKW bisa bekerja di luar negeri dalam bidang berkeahlian.

"Kalau kita mengirim tenaga kerja, cukup tenaga kerja Indonesia yang bukan wanita. Kalau tenaga kerja wanita, kita tentu yang lebih berkeahlian, kita bisa terbuka," katanya.

Menurut Menkeu, negara-negara lain juga mengeluarkan kebijakan moratorium seperti India, Pakistan, dan Bangladesh. Penghentian sementara ini merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan pembenahan sistem pengiriman TKI ke luar negeri.

"Saya meyakini bahwa tenaga kerja Indonesia bisa ditingkatkan, sistem diperbaiki, perlindungan bisa diberikan, komunikasi bisa diperbaiki, ini semua akan lebih baik," katanya.

(ANTARA)