Sistem perlindungan dan penempatan TKI perlu dibenahi, agar para TKI mendapatkan jaminan keselamatan, kesehatan, asuransi dan upah yang layak, katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.
Ia menambahkan, pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di ILO yang menyatakan bahwa negara melakukan perlindungan terhadap TKI menjadi tidak berarti karena pada saat yang hampir bersamaan WNI di Arab Saudi menghadapi hukum mati.
"Hukuman pancung kepada Ruyati menunjukkan bahwa negara tidak memberikan perlindungan apapun terhadap WNI yang sedang menghadapi hukuman pancung. Presiden harus buktikan janjinya, memberikan perlindungan kepada TKI adalah tanggung jawab semua dan di bawah presiden," kata anggota Komisi I DPR RI itu.
Sementara itu, terkait dengan 23 TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi, Muzani menyarankan agar Presiden SBY segera bertemu dengan raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul-Aziz As Saud.
"Harus ada kepastian soal pemberian perlindungan kepada TKI. Jika perlu SBY datang ke Riyadh dan minta permohonan pengampunan kepada Raja Arab Saudi agar 23 TKI tidak dihukum pancung karena raja memiliki hak untuk menentukan. Presiden SBY harus mengakui dan minta maaf," kata Muzani. (zul)
(ANTARA)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2011
