Legislator: Vaksin "booster" langkah pemerintah lindungi rakyat

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan Darul Siska mengatakan langkah pemerintah melakukan vaksin booster atau suntikan dosis ketiga guna melindungi masyarakat dari paparan COVID-19.

"Program ini membuktikan pemerintah ingin memastikan rakyat selamat dan penularan virus bisa terkendali," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggratiskan suntikan dosis ketiga vaksin COVID-19. Kebijakan presiden tersebut disambut baik oleh berbagai pihak terutama dari DPR RI.

Darul berharap seluruh masyarakat mendukung program tersebut dengan segera mengikuti vaksin saat gilirannya.

"Saya berpendapat keputusan ini tepat sekali agar kita terhindar dari pandemi gelombang ketiga, apalagi ada ancaman varian baru Omicron," ujar politisi asal Sumatera Barat tersebut.

Pada saat yang sama ia meminta pemerintah daerah cepat merespons keputusan Presiden dengan memacu capaian vaksinasi di wilayah masing-masing, terutama bagi daerah yang belum mencapai 70 persen vaksin pertama dan 60 persen vaksin kedua.

Menurut dia, pemerintah ingin memastikan agar masyarakat Indonesia bisa segera keluar dari pandemi. Oleh karena itu, diharapkan tidak ada lagi polemik mengenai vaksin.

"Yang penting masyarakat harus sehat, dengan sehat bisa kembali produktif di segala sektor kehidupan sehingga ekonomi tumbuh dan pulih," kata dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LK2PK) Ardiansyah Bahar mengatakan pemerintah daerah menjadi salah satu komponen penting untuk meningkatkan cakupan vaksinasi di daerah masing-masing.

"Perlu diingat bahwa ini bukan hanya tugas pemerintah saja. Setiap komponen masyarakat juga harus mendukung program vaksinasi," kata Ardiansyah Bahar.

Senada dengan itu, Pakar Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Laura Navika Yamani sepakat bahwa pemerintah daerah menjadi kunci sukses pelaksanaan program vaksin COVID-19.

Pemerintah daerah harus mengetahui wilayah mana saja atau warga yang belum mendapatkan vaksin, sehingga perlu percepatan distribusi vaksin.

Sebab, vaksin memiliki kedaluwarsa maka harus segera bisa didistribusikan pada kelompok yang memerlukan vaksin, kata Laura.