RI dukung Keketuaan Kamboja di ASEAN sepanjang 2022

Indonesia mendukung penuh usulan Priority Economic Deliverables (PED) Kamboja

Jakarta (ANTARA) - Indonesia mendukung Keketuaan Kamboja di 2022, yang mengusung tema ASEAN ACT: Addressing, Challenges, Together, dan saat bersamaan Indonesia juga menantikan kerja sama yang lebih kuat dengan seluruh negara anggota ASEAN dalam menyelesaikan berbagai permasalahan serta memastikan pertumbuhan ekonomi di kawasan, khususnya terkait penanganan dampak pandemi COVID-19 di sektor ekonomi, perdagangan, dan investasi pada 2022.

Hal tersebut disampaikan Direktur Perundingan ASEAN Dina Kurniasari yang mewakili Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono saat memimpin delegasi Indonesia pada Senior Economic Officials Meeting (SEOM) Retreat yang diselenggarakan melalui video conference, Selasa.

"Indonesia mendukung penuh usulan Priority Economic Deliverables (PED) Kamboja," kata Dina lewat keterangannya diterima di Jakarta, Rabu.

Selain itu, lanjutnya, secara khusus RI mendorong agar seluruh negara anggota ASEAN dapat mempertimbangkan untuk memiliki standar keberlanjutan berdasarkan indikator dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) untuk meningkatkan daya saing produk asal ASEAN dan mendorong agar dapat dilakukan kajian terkait pentingnya memiliki standar keberlanjutan di ASEAN.

Terkait Perundingan ASEAN-Kanada, SEOM sepakat agar work plan dan term of reference (TOR) untuk pembentukan Komite Perundingan untuk ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACAFTA) harus segera difinalisasi, agar perundingan dapat segera dimulai pada awal 2022 dengan target penyelesaian secara substansi selama dua tahun.

Sehingga, dapat dijadikan sebagai salah satu capaian Indonesia pada masa keketuaan ASEAN pada 2023.

"Kami selaku country coordinator ACAFTA juga mengingatkan mandat dari para menteri untuk segera mengintensifkan perundingan ACAFTA di tahun ini dan juga mendorong agar segera dilakukannya pertemuan khusus dengan Kanada di akhir Januari atau awal Februari 2022," tegas Dina.

Hal itu dilakukan untuk segera dapat menyelesaikan TOR dan work plan serta melanjutkan pembahasan berbagai isu pending yang belum disepakati saat peluncuran ACAFTA tahun lalu.

Khusus penanganan bersama untuk dampak pandemi COVID-19, secara khusus negara anggota ASEAN membahas kemungkinan ditambahnya daftar untuk produk esensial dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) essential goods.

MoU ini bertujuan untuk membantu penanganan COVID-19 di ASEAN dengan memastikan tidak ada hambatan saat terjadi perdagangan barang. MoU akan berakhir pada 13 November 2022 dan terdiri dari 107 daftar produk esensial (terdiri dari obat medis, produk alat kesehatan, dan beberapa jenis makanan).

"Kami menekankan pentingnya negara ASEAN menyepakati definisi dari ‘produk esensial’ serta melakukan reviu terhadap efek langsung di sektor perdagangan, implementasi dan utilisasi dari pelaksanaan fase pertama dan kedua sebelum memperluas ruang lingkup dan memperpanjang implementasi dari MoU ini," pungkas Dina.

Baca juga: Menlu RI dorong penguatan ASEAN di tengah berbagai tantangan
Baca juga: Presiden teken Perpres Percepatan Pembangunan dukung G20-ASEAN Summit
Baca juga: Pulihkan ekonomi, Kemendag perkuat kerja sama negara ASEAN SEOM