"Apalagi sejak proses hukum dimulai hingga eksekusinya, ternyata pihak pemerintah Indonesia tidak pernah mendapatkan pemberitahuan," kata Machmudi melalui siaran pers yang dikirim kepada ANTARA, di Jakarta, Senin.
Dosen Fakultas Ilmu Budaya UI itu mengatakan, rendahnya posisi tawar Indonesia berhadapan dengan pemerintah Arab Saudi dapat dilihat dari berbagai kasus yang menimpa warga negara Indonesia di Arab Saudi. Mulai dari kasus penyiksaan, pemerkosaan hingga pembunuhan terhadap warga negara Indonesia dan penyelesaiannya selalu tidak menguntungkan warga Indonesia.
"Seringkali kasus pembunuhan yang dituduhkan kepada warga negara Indonesia berawal dari kasus-kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh warga Arab Saudi. Hanya saja karena tidak adanya perlindungan hukum bagi para tenaga kerja Indonesia, maka sebagian besar kasus-kasus itu berujung pada hukuman mati," paparnya.
Padahal, lanjut dia, pada umumnya warga negara Indonesia yang dituduh melakukan pembunuhan itu terpaksa melakukannya hanya karena membela diri.
Menurut dia, hukum di Arab Saudi cenderung memberikan diskriminasi terhadap warga negara asing, terutama Indonesia.
"Mereka sangat keras dalam menerapkan hukuman "qishas" kepada warga negara Indonesia tetapi tidak untuk kasus pembunuhan yang dilakukan oleh warga Arab Saudi," tuturnya.
Padahal, kata Machmudi, pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Saudi sering dibarengi dengan penyiksaan dan tindakan-tindakan lain yang tidak manusiawi.
Ia mencontohkan, kasus yang menimpa Darsem binti Tawar, dimana Darsem dapat lolos dari hukum pancung asalkan mau membayar diyat sebesar 2 juta riyal (4,6 miliar rupiah) sementara untuk kasus pembunuhan disertai penyiksaan yang dilakukan oleh warga Arab Saudi selalu berujung damai dan cukup membayar diyat tidak lebih dari 185.000 riyal (450 juta rupiah).
Artinya, kata dia, pemerintah Arab Saudi menganggap satu nyawa warganya setara dengan 10 nyawa warga Indonesia.
"Kasus-kasus kematian tidak wajar yang dialami tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi tidak sedikit. Untuk tahun 2008 saja sebanyak 81 kasus dan tahun 2010 mencapai 156 kasus," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum Front Komunitas Indonesia Sat (FKI-1) M Julian Manurung meminta agar Menteri Luar Negeri, Menteri Tenaga Kerja, Kepala BPN2TKI dan Kepala KBRI di Jedah bertanggungjawab terhadap kasus hukuman pancung yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi terhadap Ruyati karena telah lalai melakukan fungsi-fungsinya.
"Harus berapa orang lagi anak negeri ini yang akan menjalani hukuman negara lain tanpa sepengetahuan pemerintah RI," tegas Julian Manurung yang mengaku prihatin dengan nasib para Migran Care.
(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2011
Dari dulu Arab itu nggak suka sama Bangsa Indonesia karena MISKIN.
Nih Gue kasih tahu yg sebenarnya.
bangsa Indonesia itu di mata bangsa arab tak lain adalah Budak atau binatang yg bisa di perlakukan seenaknya.
Bodohnya bangsa kita itu terlalu percaya Tahayul.
Apa saja kalau dari arab dianggap suci.
sebentar lagi akan terungkap kedok arab yg sebenarnya oleh Rakyat yg bodoh sekalipun.