DPR Minta Kemlu dan BNP2TKI Lebih Proaktif Soal TKI

Pemerintah Arab Saudi memang terkesan kurang serius soal perlindungan TKI kita.

Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI, M. Hanif Dhakiri, meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) agar lebih proaktif menyikapi dan menangani perkembangan TKI di luar negeri, khususnya di Arab Saudi yang rawan kekerasan.

Hal itu dinyatakan Hanif terkait dengan hukuman pancung yang diterima Ruyati binti Satubi, TKI yang didakwa membunuh majikannya di Saudi.

Menurut Hanif, publik Indonesia tersentak dengan eksekusi Ruyati oleh pemerintah Arab Saudi sebab selama ini tidak cukup informasi tentang kasus tersebut.

"Publik Indonesia tersentak dengan eksekusi Ruyati karena selama ini tidak cukup informasi tentang hal itu. BNP2TKI bersama Kemenlu mestinya lebih proaktif menangani perkembangan TKI, terutama di negara rawan kekerasan seperti Saudi," kata Hanif di Gedung DPR RI, Jakarta.

Hanif menjelaskan masalah TKI memang kompleks. Namun demikian, adalah tanggung jawab negara untuk memastikan perlindungan warganya yang bekerja di luar negeri mulai dari yang bersangkutan keluar rumah hingga kembali lagi.

Dalam konteks itu, Hanif menilai BNP2KI yang berwenang menangani langsung mulai dari pelatihan, perjanjian penempatan, penempatan, perlindungan, dan pemulangan TKI merupakan sektor utama - bersama-sama dengan Kemenlu - yang bertanggung jawab atas semua WNI di luar negeri.

Sedangkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, lanjut Hanif, perlu mendorong terus realisasi penandatanganan nota kesepahaman mengenai perlindungan TKI dengan pemerintah Arab Saudi, disamping melakukan evaluasi terhadap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang harus pula ikut bertanggung jawab.

"Pemerintah Arab Saudi memang terkesan kurang serius soal perlindungan TKI kita. Setahu saya, nota kesepahaman soal itu belum mau mereka teken. Kemenakertrans perlu terus mendorong realisasi penandatanganan nota kesepahaman itu. Di luar itu, saya kira Kemenakertrans juga perlu evaluasi PJTKI yang mengirim TKI. Mereka harus ikut bertanggung jawab", imbuhnya.(zul)

(ANTARA)