Kepala BNP2TKI: Pemancungan Ruyati Menyakitkan Bangsa

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat menyatakan pemancungan terhadap seorang TKI, Ruyati (54 tahun) oleh Arab Saudi pada Sabtu (18/6) menyakitkan perasaan bangsa Indonesia.

"Khususnya bagi keluarga korban di Tanah Air," kata Jumhur di Jakarta, Minggu.

Ruyati merupakan TKI penata laksana rumah tangga asal Kampung Ceger RT 003/01, Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Jumhur mengatakan BNP2TKI secepatnya berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memulangkan jenazah Ruyati guna dimakamkan oleh pihak keluarga di kampung halaman.

Ia telah menghubungi Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Gatot Abdullah Mansyur pada Minggu malam dan mendapat penjelasan bahwa pihak KBRI, Senin (20/6) akan melayangkan nota diplomatik kepada pemerintah Arab Saudi untuk mempercepat proses pemulangan jenazah Ruyati ke Indonesia.

BNP2TKI, katanya, juga sudah memanggil PT Dasa Graha Utama, perusahaan yang memberangkatkan Ruyati pada Oktober 2008 untuk dimintai keterangan pada Senin (20/6) di Kantor BNP2TKI sekitar pukul 10.00 WIB sekaligus membicarakan pemenuhan hak-hak almarhumah yang belum terbayarkan di antaranya gaji selama beberapa bulan.

Selain itu, BNP2TKI memanggil perusahaan asuransi TKI, PT Mitra Dana Sejahtera, yang bertanggung jawab dalam pembayaran santunan kepada ahli waris atau keluarga Ruyati sebesar Rp45 juta.

"Pembayaran santunan dari PT Mitra Dana Sejahtera akan diantar langsung kepada keluarga almarhumah," ujar Jumhur.

Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Jakarta Delta pada Minggu sore mendatangi keluarga Ruyati.

Istri Majikan

Ruyati yang berpaspor RI nomor AL 786899 itu diberangkatkan sekitar Oktober 2008 oleh PT Dasa Graha Utama, Jakarta ke Arab Saudi dan disalurkan melalui agensi di negara tersebut yaitu Ziarah Recruitment Office.

Ia dipekerjakan pada keluarga Omar Mohammad Omar Halwani beralamat di Al Khalidiya, Mekkah.

Masa kerja Ruyati terhitung selama satu tahun tiga bulan di keluarga majikan tersebut.

Pada 12 Januari 2010 terjadi kasus pembunuhan istri majikan, Khairiyah binti Hamid Mijlid yang melibatkan Ruyati sebagai pelaku.

Dalam pengadilan tingkat pertama di Mahkamah Am pada 3 dan 10 Mei 2010, Ruyati mengakui membunuh korban setelah bertengkar akibat keinginannya pulang ke tanah air tidak dikabulkan.

Pengadilan di Mahkamah Tamyiz pun akhirnya mengesahkan hukuman qishash (mati) bagi Ruyati pada 14 Juli 2010.

Keputusan Mahkamah Tamyiz ini diperkuat oleh Mahkamah Agung Arab Saudi.

Menurut Jumhur, Konsulat Jenderal RI di Jeddah telah mengupayakan pemaafan dari ahli waris melalui kewenangan Lembaga Pemaafan (Lanjatul `Afwu) negara itu.

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memerintahkan pelaksanaan hukuman pancung terhadap Ruyati pada Sabtu lalu, atas permohonan ahli waris korban dari pihak istri majikan yang bersikukuh menolak upaya maaf.

"Pemerintah sudah berusaha namun kita belum mampu menembuh rigiditas sistem hukuman mati yang ada di Arab Saudi," kata Jumhur. (*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011

21 Juni 2011

Bukan keterangan atau pendapatmu Jumhur yang dibutuhkan. Mengapa Perlindungan melalui pendampingan Advokad tidak dilakukan oleh BP2TKI ??

0 0 Balas LaporkanHapus
20 Juni 2011

Belakangan ini kita dikejutkan oleh tayangan berita di beberapa media bahwa negara Australia menyetop ekspor Sapi ke Indonesia, berbeda sekali dari pandangan dan tindakan antara pejabat di Indonesia dan pejabat di Australia.Alasan penyetopan tersebut karena adanya penyiksaan terhadap banyaknya sapi yang dikirim dari negara Australia ( tidak ada peri-kehewanan ). Pejabat Australia segera mengambil tindakan untuk menyetop ekspor sapi ke Indonesia. Sementara di sisi lain banyak sekali TKI yang bekerja di Luar negeri khususnya di negara Saudi Arabia mengalami penyiksaan, penganiayaan, pembunuhan dan gaji tidak dibayar, tetapi tidak ada tindakan apapun. Apakah para pejabat kita ini sudah tidak punya Hati Nurani ?? ada langkah pemerintah Indonesia untuk melindungi TKI melalui perwakilan RI yaitu dengan memberikan beberapa syarat, jika majikan akan mengambil TKI dari Indonesia hal tersebut harus sesuai dengan undang - undang No. 39 tahun 2004 dalam pasal 78 ayat (1). Namun syarat - syarat tersebut tidak diberlakukan lagi dengan adanya perjanjian prinsip antara BNP2TKI dan Menteri Tenaga Kerja Saudi Arabia dan atas dasar tersebut Saudi Arabia menunjuk Badan Swasta untuk mengadakan Asuransi bagi TKI yang bekerja di Saudi Arabia. Seharusnya pemerintah Indonesia tidak boleh mengandalkan perlindungan TKI dengan asuransi. Dengan adanya Asuransi itu sebenarnya baik, namun dibutuhkan lebih dari sekedar asuransi untuk melindungi anak bangsa ini di Saudi Arabia. Kementerian Luar Negeri mestinya tidak lari dari tanggung jawab dengan diam seribu bahasa. Bahwa Perlindungan WNI/ BHI adalah menjadi tanggung jawab pemerintah ( state responsibility , tidak bisa mengandalkan pada kinerja kerja orang asing mengingat permasalahan yang dihadapi TKI bukan sekedar sakit dan gaji tidak dibayar, tetapi penyiksaan, dibunuh, dianiaya, dan hal - hal lain yang tidak berperikemanusiaan. Dimana hati nurani pejabat - pejabat kita ? contohlah pejabat Australia dalam mengambil sikap.

0 0 Balas LaporkanHapus