Brussels (ANTARA News) - Wapres Jusuf Kalla menyatakan keyakinannya setelah melewati berbagai musibah dan mengatasi substansi permasalahan pokok, kondisi perekonomian Indonesia akan terus membaik. "Saat terjadi wabah flu burung, bencana tsunami dan sejumlah musibah lainnya, termasuk melonjaknya harga BBM di pasar internasional tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa mencapai lima persen," kata Wapres dalam temu muka dengan warga Indonesia di Wisma Indonesia KBRI Brussels, Belgia, Rabu malam. Wapres berada di Brussels dalam rangkaian lawatannya ke Belgia, Finlandia dan Jepang dalam misi utama untuk mempromosikan perdagangan dan investasi di negara-negara tersebut. Sebelumnya, di hari yang sama, Jusuf Kalla bertemu dengan Komisioner Perdagangan Uni Eropa, Peter Mandelson, menghadiri temu bisnis dengan sejumlah industriawan dan pengusaha setempat serta melakukan kunjungan kehormatan kepada Wakil PM Belgia, Laurette Onkelinx. Menurut dia, keputusan menaikkan harga BBM dalam negeri 1 Oktober 2005 lalu terpaksa diambil guna menekan jumlah subsidi yang terlalu membebabani APBN. "Bayangkan, jumlah subsidi BBM kita hampir sepertiga APBN yang nilanya sekitar Rp400 triliun," katanya. Dengan jumlah subsidi sebesar itu, kondisi Indonesia mirip dengan apa yang terjadi di negara-negara komunis atau sosialis, kecuali negara kecil namun kaya seperti Brunei yang mampu memberlakukan harga BBM sangat murah bagi warganya, katanya. Jusuf Kalla lebih lanjut mengatakan keputusan menaikkan harga BBM yang hampir seratus persen itu diambil pemerintah agar kenaikannya cukup sekali saja, karena jika dinaikkan sedikit-sedikit namun sering, pemerintah khawatir akan terus didemo masyarakat. "Jadi diharapkan demonya sekali saja," katanya berseloroh. Lagi pula, Indonesia saat ini praktis sudah tidak menjadi negara pengekspor minyak lagi, karena di satu sisi produksi minyak mentah turun di bawah satu juta barrel per hari, sedangkan konsumsi BBM dalam negeri melonjak, antara lain akibat semakin bergeraknya roda perekonomian nasional.Korupsi dan keamanan Wapres mengemukakan berbagai langkah perbaikan terus dilakukan pemerintah, misalnya dalam penanganan kasus-kasus korupsi dan pungutan liar yang merusak sendi-sendi perekonomian bangsa, sehingga membuat calon investor enggan datang. Ia menyebutkan berbagai kalangan, termasuk jenderal, gubernur dan bupati yang terlibat kasus-kasus korupsi, diseret ke meja hijau. "Coba tunjukkan, mana ada Ketua MA di suatu negara yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atau memang cuma di sini saja yang Ketua MA-nya diduga korup," katanya. Mengenai masalah keamanan di Indonesia yang sering dipertanyakan investor atau orang asing, Wapres mengemukakan bahwa mereka kadang-kadang salah persepsi. "Apa kalau bom meledak di Bali atau Poso berarti seluruh Indonesia tidak aman, padahal wilayah Indonesia sangat luas," katanya seraya menganalogikan bahwa jika ada konflik di Bosnia misalnya, tidak bisa diartikan bahwa seluruh Eropa tidak aman. Namun demikian, pemerintah tidak akan berdiam diri dan akan terus berupaya menciptakan keamanan yang lebih baik bagi warganya maupun investor atau warga asing, kata Jusuf Kalla. Dalam pertemuan itu, sejumlah warga Indonesia sempat menanyakan perihal pemberian bantuan langsung tunai bagi rakyat miskin dan pemanfaatan sumbangan badan-badan internasional bagi Aceh dan Nias paska bencana tsunami dan gempa bumi. (*)

Copyright © ANTARA 2006