Afghanistan mengalami periode kekacauan yang ditandai dengan perebutan kekuasaan oleh Taliban dan hengkangnya pasukan Barat pimpinan AS.
PBB mengatakan bantuan itu --senilai hampir seperempat dari produk domestik bruto Afghanistan-- adalah yang terbesar yang pernah diupayakan untuk satu negara dan tiga kali lipat dari bantuan yang diterima Afghanistan pada 2021 ketika pemerintah yang didukung AS runtuh.
"Ini adalah langkah sementara untuk mengatasi masalah yang sangat penting, yang kami tunjukkan di hadapan komunitas internasional hari ini," kata Kepala Bantuan PBB Martin Griffiths kepada wartawan di Jenewa, Selasa.
Baca juga: Dikunjungi Taliban, Iran serukan pencairan aset Afghanistan
"Tanpa pendanaan ini tidak akan ada masa depan (di Afghanistan), kita perlu ini dilakukan karena jika tidak, akan ada arus migrasi, akan ada penderitaan," tutur Griffiths menambahkan.
Penarikan tiba-tiba bantuan asing setelah kemenangan Taliban pada Agustus tahun lalu membuat ekonomi Afghanistan yang rapuh berada di ambang kehancuran ketika harga pangan meroket dan menyebabkan kelaparan yang meluas.
Sanksi Barat yang ditujukan kepada Taliban juga menghambat masuknya kebutuhan dasar berupa makanan dan obat-obatan, meskipun sanksi itu mereda setelah Dewan Keamanan PBB dan Washington mengesahkan pengecualian pada Desember lalu.
Baca juga: Bantuan kemanusiaan dari Indonesia tiba di Afghanistan
Griffiths, yang telah bertemu dengan para pejabat Taliban, mengatakan rencana kemanusiaan itu telah "dinilai dengan hati-hati" sehingga bantuan akan langsung diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan bukan kepada pihak berwenang.
Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi Filippo Grandi mengatakan bahwa peningkatan keamanan memberikan peluang untuk menarik jutaan orang yang terlantar akibat konflik panjang di Afghanistan.
Ia mengatakan bahwa sejak Taliban merebut kekuasaan, sebanyak 170.000 orang telah kembali.
"Konflik antara Taliban dan pemerintah sebelumnya telah berakhir dan itu telah membuka ruang keamanan yang menurut saya perlu kita manfaatkan. Tetapi untuk melakukannya, kita membutuhkan sumber daya yang merupakan bagian dari seruan ini," ujar Grandi.
Sumber: Reuters
Baca juga: Indonesia dukung penyusunan "roadmap" untuk Afghanistan
Baca juga: Misi PBB sambut baik pengecualian kemanusiaan dalam sanksi Afghanistan
Penerjemah: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2022
