Wapres: Peningkatan Produksi Pangan Mutlak Dilakukan

Harga pangan semakin bergejolak, semakin tidak stabil, semakin sulit kita antisipasi. Situasi semacam ini menyulitkan semua pihak, produsen, konsumen dan pemerintah khususnya di negara-negara berkembang.

Tenggarong, Kalimantan Timur (ANTARA News) - Wakil Presiden Boediono mengatakan Indonesia harus aman dalam pangan, untuk itu peningkatan produksi pangan sesuatu yang mutlak dilakukan.

"Swasembada beras dan bahan pokok lainnya tidak bisa ditawar-tawar, harus kita capai atau pertahankan. Indonesia harus aman dalam pangan," kata Wapres dalam pidato pembukaan Pekan Nasional XIII Petani Nelayan 2011 di GOR Aji Imbut Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu.

Indonesia, kata Wapres, termasuk negara-negara lain tengah menghadapi tantangan yang sama yakni masalah keamanan dan ketahanan pangan. Masalah tersebut berkaitan dengan bagaimana menyediakan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat dengan cepat.

Wapres mengatakan harga pangan dalam negeri perlu dijaga agar tetap stabil sehingga terjangkau dan ketersediaannya tetap aman. Dalam kondisi global seperti ini, Indonesia harus mengamankan diri semaksimal mungkin.

"Harga pangan semakin bergejolak, semakin tidak stabil, semakin sulit kita antisipasi. Situasi semacam ini menyulitkan semua pihak, produsen, konsumen dan pemerintah khususnya di negara-negara berkembang," ujarnya.

Harga pangan yang bergejolak ini mempunyai dampak yang luas dan seringkali berakibat fatal. Jumlah orang miskin dapat melonjak cepat, ketenangan sosial terganggu, bahkan menyebabkan ketidakstabilan politik dan masalah keamanan, katanya.

"Yang harus dilakukan, langkah utama adalah meningkatkan produksi pangan dalam negeri agar kita dapat memenuhi sendiri kebutuhan pangan pokok kita," katanya.

Indonesia patut bersyukur karena dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, tinggal bagaimana mengelolanya dengan sebaik-baiknya.

"Berbagai infrastruktur pertanian terutama pertanian pangan harus kita bangun dan dipercepat pembangunannya," katanya.

Pembangunan infrastruktur utama ini adalah tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, dalam tingkat operasionalnya dibutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat.

Selain itu perlu dibuka kesempatan bagi pihak swasta untuk menyediakan infrastruktur pertanian. Kemudian, ketersediaan sarana pertanian seperti pupuk dan benih harus terus ditingkatkan agar selalu tersedia dan dengan kualitas yang baik.

Sementara itu, Penas XIII ini diselenggarakan 18-23 Juni 2011 dan diikuti sekitar 30 ribu peserta, terdiri atas petani-nelayan, serta perwakilan pemerintah, pelaku agribisnis, pengusaha, pakar dan penyuluh pertanian serta perikanan.

Tema yang diangkat dalam pekan nasional ini adalah "Melalui pemberdayaan petani nelayan dan penguasaan teknologi tepat guna kita kembangkan daya saing perekonomian nasional dalam rangka peningkatan pendapatan petani nelayan."

Selain peserta dalam negeri, Penas XIII juga dihadiri petani nelayan se-ASEAN dan Jepang untuk saling menukar informasi mengenai pengembangan pertanian dalam arti luas.

Menteri yang hadir dalam acara tersebut, Menteri Pertanian Suswono dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Hadir pula Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, dan Ketua Umum Pelaksana Penas XIII Winarno Tohir.

Kegiatan pekan nasional ini bertujuan meningkatkan motivasi kegairahan petani nelayan dan masyarakat pelaku agribisnis dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan melalui kemitraan saling menguntungkan.

(T.H017/B/S004) (ANTARA)