PSPS Dapatkan Sinyal Terbebas Sanksi

Pekanbaru (ANTARA News) - Klub PSPS Pekanbaru mendapatkan sinyal bakal terbebas dari sanksi Komisi Disiplin PSSI terkait batalnya pertandingan PSPS-Persiwa di kompetisi Indonesia Super League (ISL) beberapa waktu lalu.

Manajer PSPS, Dastrayani Bibra, di Pekanbaru, Kamis, menyatakan telah melakukan pembicaraan melalui perwakilan Badan Liga Indonesia (BLI) yang menginginkan untuk menggelar partai ulangan PSPS versus Persiwa di Samarinda, Kalimantan Timur.

"Ada rencana BLI untuk menggelar laga PSPS yang sempat tertunda menjamu Persiwa di Samarinda, pada Minggu (26/6) mendatang. Tapi surat keputusan untuk laga itu belum keluar, karena baru bersifat lisan untuk pertimbangan BLI," ujarnya.

Ide, sapaan akrab Dastrayani mengatakan, pihaknya menyambut baik untuk kembali menggelar laga yang sempat tertunda itu, namun lokasi pertandingan dan waktu digelarnya pertandingan menjadi pertimbangan bagi manajemen PSPS.

Manajemen PSPS menginginkan jika laga itu tidak bisa digelar di di Stadion Sport Center, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau, dan Stadion Haji Agus Salim, Padang menjadi alternatif lain yang ditawarkan.

Kemudian waktu pertandingan yang direncanakan berlangsung Minggu, (26/6), dinilai terlalu jauh dengan pertandingan terakhir yang dilakoni PSPS menantang Persija Jakarta, (19/6), sehingga dinilai tidak efisien.

"Jika bisa, waktu pertandingan dipercepat menjadi tanggal 21 atau 22 Juni mendatang, sehingga pemain tidak terlalu lama menunggu. Sebab pemain juga punya keinginan segera berkumpul dengan keluarga usai laga melawan Persija," ungkapnya.

"Kami berharap berbagai kondisi itu bisa menjadi bahan pertimbangan BLI sebelum mengeluarkan keputusan," katanya lagi.

Laga PSPS Pekanbaru sebagai tuan rumah menjamu Persiwa Wamena di ajang kompetisi ISL seyogyanya berlangsung di Stadion Sport Center, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, pada Senin 11 April 2011.

Namun pada hari yang sama, kondisi kabupaten itu kembali memanas usai digelarnya pemilihan kepala daerah (pilkada) sehingga pihak kepolisian setempat mencabut izin keamanan beberapa jam sebelum pertandingan digelar.(*)

(T.M046/T009)