Malaysia Tutup Perusahaan Farmasi Karena Kebocoran Radiasi

Kuala Lumpur (ANTARA News) - Regulator energi nuklir Malaysia telah menutup sebuah perusahaan farmasi setelah kebocoran radiasi awal bulan ini, kata seorang menteri, Rabu.

Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Maximus Ongkili kepada AFP mengatakan Badan Perizinan Tenaga Atom (AELB) menutup perusahaan setelah empat dari karyawannya membunyikan monitor radiasi ketika mengunjungi kantor AELB pada 2 Juni.

"Bacaan radiasi pada salah satu pekerja mencapai lebih dari 400 kali bacaan normal (dari 0,5 microsieverts per jam)," katanya.

Ongkili mengatakan AELB memeriksa alasan-alasan perusahaan di pusat negara bagian Selangor pada hari yang sama, menemukan kontaminasi di sana pada 100 kali bacaan normal dan menutup daerah tersebut untuk "memastikan radiasi tidak menyebar dan mencegah partikel radioaktif meninggalkan tempat itu."

Dia mengatakan tiga dari empat pekerja pergi melalui proses dekontaminasi di Pusat Radiologi Darurat Nasional, sedangkan pekerja keempat dengan paparan radiasi tinggi sebagai akibat dari "keterlibatan langsung dalam kebocoran radiofarmasi," dirawat pada Badan Nuklir Malaysia.

"Dalam hal ini, radioaktivitas telah hidup setengah dari dua jam, sehingga setelah 20 jam, latar belakang bacaan di perusahaan kembali normal," kata Ongkili.

"Namun, perusahaan telah ditutup sementara menunggu penilaian oleh AELB pada program perlindungan radiasi baru perusahaan," ia menambahkan, tapi menolak untuk mengidentifikasi perusahaan atau sumber radiasi yang bocor.

Meskipun tidak memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir atau belum, Malaysia adalah rumah bagi beberapa perusahaan farmasi dan manufaktur yang mengandalkan bahan radioaktif untuk membuat produk mereka.

Desember lalu, pemerintah mengatakan sedang mempertimbangkan untuk membangun dua pembangkit listrik tenaga nuklir berkekuatan 1.000 megawatt pada 2022 untuk melawan sebuah "ketidakseimbangan" dalam persediaan energi.

Rencana tersebut telah diserang oleh para aktivis lingkungan yang mengatakan pemerintah belum secara menyeluruh mempertimbangkan bentuk lain dari pembangkit energi tersebut seperti matahari, pembangkit listrik tenaga air dan angin.
(A026/B012)